BISNIS.COM, JAKARTA -- Hari ini 15 April 2013 tepat 6 bulan Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dilantik menjai pemimpin DKI Jakarta dengan membawa janji perubahan yang lebih baik.
Program berbasis masyarakat seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebagian besar sudah dinikmati kendati banyak kendala teknis. Tetapi justru program utama mengatasi kemacetan, penanggulangan banjir, rumah susun nyaris tidak ada satupun berhasil diwujudkan dalam kurun waktu setengah tahun.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai tidak mudah bagi kepala daerah dalam waktu setengah tahun mewujudkan proyek infrastruktur bahkan oleh Gubernur Jokowi-Ahok sekalipun. Sebenarnya proyek-proyek infrastruktur dan transportasi sudah ada sejak periode Gubernur sebelumnya namun penanganannya bertele tele.
“Jokowi-Ahok terlalu bertele tele menangani proyek yang sudah ada dan tinggal jalan seperti MRT,” katanya, Minggu (14/4/2013).
Persoalan regulasi semestinya dipahami Pemprov DKI agar wacana yang sudah dilemparkan kepada masyarakat tidak mandeg di tengah jalan. Pasalnya, ketika belum memahami regulasi bakal menjadi batu sandungan sehingga membuat proyek macet misalnya rumah susun, kampung deret, hibah bus d.l.l
Selain itu, sambung Agus, Jokowi-Ahok harus mengevaluasi jangan terlalu memberi kesempatan kepada para pembisik di Pemprov DKI karena mereka semua punya agenda. Fokus proyek yang diagendakan pemprov selayaknya dipahami secara komprehensif agar tidak terjadi salah statement pejabat kepada publik.
Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengakui selama enam bulan memimpin Jakarta jika diibaratkan dengan sekeranjang butiran telur belum banyak yang menetas. Tetapi semua progres terus berjalan dengan cara menemukan Kepala Dinas yang tepat. “Kepala dinas yang masuk kurang, jalan ditempat kita lakukan penggantian,” katanya.
Ahok mengklaim semua program sudah direncanakan dengan matang cuma tinggal menjalankan prosedur yang sudah ditetapkan. Berbagai proyek sudah masuk anggaran APBD disusul proses tender karena seperti 200 tower rumah susun tidak bisa langsung jadi semua. Soal kemacetan juga sudah ada solusinya degan menambah 1000 bus yang juga membutuhkan tender.
Banyaknya proyek infrastruktur yang dimiliki DKI, Ahok menggaris bawahi dalam hal pengerukan sungai penanggulangan banjir. Pemprov DKI tidak mungkin menunggu pinjaman Bank Dunia untuk melaksanakan program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) senilai Rp1,2 triliun. Pemprov memilih menerjunkan alat sendiri sesuai kemampuan.
“Kami tanggal 15 persis enam bulan dilantik kami sudah tahu apa sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Semua sudah ada solusinya tinggal pelaksanaaanya butuh waktu. Kunci di camat dan lurah maka di seleksi terbuka,” terang Ahok.
Prinsip Jokowi-Ahok menjalankan programnya tidak pelit membagi tugas antara Gubernur dan Wakil Gubernur. Sehingga keduanya tidak pernah menentukan porsi tugas masing masing. “Kita berdua dari awal kita bilang bagi kerjaan kok pelit, jadi kita bagi kerjaan tidak ada yang pelit.”
Jokowi-Ahok sama sama mengambil sebanyak mungkin porsi pekerjaan untuk meringankan pekerjaan rekan kerja. Misalnya Gubernur mengambil 95% pekerjaan akan meringankan Wagub, sebaliknya Wagub mengambil 95% pekerjaan akan meringankan Gubernur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
