.jpg)
BISNIS.COM, JAKARTA--Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memproyeksikan Jawa Barat akan mengalami peningkatan risiko kekeringan sekaligus banjir terkait dengan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dan pengaruh perubahan iklim terhadapnya.
Hal itu disampaikan dalam kajian perubahan iklim atas pengelolaan DAS Citarum oleh KLH yang dikutip pada Jumat, (11/4/2013).
Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim KLH Arief Yuwono mengatakan sungai itu akan mengalami perubahan karena hujan di musim hujan akan mengalami peningkatan antara 0 dan 10% dan di musim kemarau akan menurun antara 5% dan 25% dibanding kondisi saat ini.
"Perubahan ini akan berimplikasi pada meningkatnya risiko kekeringan maupun banjir.Diperkirakan jumlah kecamatan yang rawan banjir mencapai 28 kecamatan, yakni 79 desa/kelurahan," kata Arief dalam keterangan persnya di Jakarta.
Selain itu, dia mengungkapkan, kemampuan produksi listrik dari tenaga air akan mengalami penurunan yang cukup signifikan khususnya di musim kemarau.
KLH menyatakan hasil analisis kerentanan menunjukkan bahwa hampir 50% dari desa yang ada di DAS Citarum memiliki tingkat kerentanan tinggi.
Oleh karena itu, Arief menambahkan, KLH bekerjasama dengan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat untuk membangun kesadaran semua pihak guna mengembangkan pola pengelolaan DAS yang lebih terpadu dengan memperhatikan perubahan iklim.
Komitmen semua pihak akan menjadikan DAS Citarum menjadi DAS yang memiliki resiliensi iklim tinggi sehingga mampun memberikan layanan jasa lingkungan dan ekosistem berkelanjutan.
"Kegiatan ini merupakan bagian dari bantuan teknis Asian Development Bank (ADB) 7189 yang sudah dilakanakan dari awal 2011 hingga 2014," kata Arief.
KLH juga menyatakan lima tahapan yang akan dilakukan dalam pengelolaan DAS Citarum.
Tahap pertama : penilaian kerentanan dan analisis risiko iklim untuk menjustifikasi pentingnya mengintegrasikan perubahan iklim ke dalam pengelolaan sumber daya air terpadu;
Tahap kedua: berfokus pada pembangunan visi dan tujuan bersama para pemangku kepentingan untuk merancang aksi pengelolaan DAS Citarum;
Tahap ketiga: mengembangkan sistem pendukung untuk mendorong inisiatif berbagai pihak melaksanakan kegiatan nyata lapangan;
Tahap keempat : integrasi berbagai inisiatif dalam pengelolaan kolaboratif berbasis komunitas/masyarakat ke dalam rencana pembangunan daerah; dan Tahap kelima: mengembangkan upaya monitoring dan evaluasi.
