BISNIS.COM, JAKARTA--Kwik Kian Gie, pria kelahiran Juwana, Pati, Jateng, pada 11 Januari 1935 merupakan sosok yang rada controversial. Menteri Koordinator Ekonomi 1999-2000 itu selalu menjadi pusat perhatian banyak orang. Komentarnya tajam dan tanpa tedeng aling-aling.
Dia adalah politikus yang dibesarkan PDI dan PDI Perjuangan dan hingga kini sebagai fungsionaris. Kini, sejak lengser dari jabatan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketua Bappenas pada 2001-2004, dia bergelut dengan dunia pendidikan.
Kwik memang dikenal sebagai seorang ahli ekonomi sekaligus politikus yang sangat disegani oleh kawan maupun lawan. Keteguhan pada nilai-nilai kebenaran dan nasionalisme serta selalu mengkritik hal yang salah, membuat Kwik Kian Gie tidak disukai mereka-mereka yang ‘salah langkah’.
Kwik, yang setelah menamatkan pendidikan SMA-nya, melanjutkan studinya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Namun, hanya setahun (hanya tingkat persiapan) karena melanjutkan studi Nederlandsche Economiche Hogeschool, Rotterdam Belanda(1956-1963).
Kwik, pada 1971 mulai memasuki dunia bisnis. Saat itu, dia mendirikan PT Indonesian Financing & Investment Company. Pada 1978, dia memimpin 3 perusahaan –sebagai Direktur sekaligus Pemegang saham-- PT Altron Panorama Electronic, Dirut PT Jasa Dharma Utama, dan Komisaris PT Cengkih Zanzibar.
Kwik diakui memiliki moral yang tinggi, integritas yang tinggi, tidak munafik, berani membela kebenaran, keadilan dan demokrasi tanpa memikirkan sedikitpun apa resiko untuk dirinya. [Petualangan Kwik bersama PDI hingga kasus 27 Juli 96 ].
“Semua malapetaka yang sedang kita hadapi kalau ditelusuri sampai pada akar-akarnya, penyebabnya adalah moralitas yang rendah, tiadanya integritas, berkecamuknya KKN, kepalsuan, kemunafikan dan kepura-puraan,” ujarnya dalam buku biografi Kwik Kian Gie.
Tak ayal, dia pun kerap dikejar isu. Berbagai isu miring dilontarkan pada pribadi Kwik. Dan, berbagai desakan politik busuk saat itu dan diiringi tudingan miring, akhirnya Gus Dur terpaksa memberhentikan Kwik sebagai Menko Ekuin. Dengan dilematis, Kwik mengundurkan diri dari Menko Ekuin pada 2000.
Meskipun dia pernah dipercaya menjadi Menko Ekuin, Menteri PPN serta Kepala Bappenas, Kwik tetap tidak meninggalkan sikap sebagai pengamat. Dia kerap melontarkan pendapat yang berbeda dari kebijaksanaan yang diputuskan kabinet atau pemerintah. Ketika suaranya tidak didengar di Kabinet atau tidak diundang pada sidang Kabinet yang penting, Kwik tidak segan-segan menegur dan mengkritisi menteri seposisinya bahkan seorang atasannya, Presiden Megawati. Tidaklah heran jika sekelompok menteri, segrup pengusaha, segerombolan negara kapitalis benci sama pendirian Kwik.
Kwik kerap mengalami pergantian dengan ‘dipaksa’ mundur dari jabatan Menko Ekuin oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Mereka juga menilai Kwik lebih pas sebagai pengamat ketimbang jadi eksekutif, pengambil keputusan.
Selasa, 2 April 2013, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Kwik Kian Gie terkait dengan penyelidikan lanjutan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
"Kwik Kian Gie dimintai keterangan terkait KPK melakukan penyelidikan dalam kaitan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam lanjutan penyelesaian BLBI, yaitu pemberian SKL (Surat Keterangan Lunas)," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (2/4/2013).
Usai dimintai keterangan oleh KPK selama sekitar 9 jam, Kwik tidak mengatakan mengenai alasannya dipanggil KPK. "Undangannya rahasia dan pertanyaannya juga rahasia," kata Kwik.
KPK pada 2008 telah membentuk empat tim khusus untuk menyelesaikan kasus BLBI yang sebelumnya ditangani oleh Kejaksaan Agung.
Salah satu tim bertugas untuk menangani perkara yang dihentikan kejaksaan karena telah menerima SKL, termasuk kasus Sjamsul Nursalim yaitu mantan pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang mempunyai utang sebesar Rp28,4 triliun.
Berdasarkan hasil pemeriksaan penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) oleh Badan Pemeriksa Keuangan, nilai penjualan dari aset Salim yang diserahkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk penyelesaian BLBI ternyata hanya 36,7% atau sebesar Rp19,38 triliun dari Rp52,72 triliun yang harus dibayar.
Saat diperiksa di Kejaksaan pada 2007, Kwik mengatakan bahwa mekanisme penerbitan SKL Presiden Megawati berdasarkan Inpres No 8 Tahun 2002 mendapat masukan dari mantan Menteri Keuangan Boediono, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-djakti, dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.
Kwik mengaku dalam setiap rapat kabinet ia selalu memprotes rencana penerbitan SKL tapi kalah dengan meteri lain.
Alasannya menolak penerbitan SKL adalah karena ada campur tangan International Monetary Fund (IMF) terkait penyelesaian BLBI sehingga berdampak pada proses penjualan aset bekas pengutang BLBI yang tergesa-gesa, bahkan tanpa tender, misalnya, kejanggalan penjualan Bank BCA pada 2004.
Kwik mengatakan, penjualan BCA disebabkan Salim tidak mampu melunasi BLBI Rp53 triliun, BCA termasuk salah satu dari 108 aset Salim yang diserahkan yang saat dijual hanya laku Rp20 triliun karena proses penjualan BCA lebih banyak ditekan IMF.
Proses penjualan dilaksanakan tanpa tender dan calon pembeli BCA sudah ditunjuk yaitu lembaga keuangan Farallon dan Standard charter padahal selang tiga tahun kemudian aset BCA meningkat berkali-kali lipat.
Juru Bicara KPK Johan Budi menyatakan pemanggilan Kwik tersebut adalah mengenai kasus yang masih dalam tahap penyelidikan di KPK, hanya ia belum tahu kasusnya. "Pemanggilan untuk penyelidikan, mengenai kasusnya akan saya cek," ungkap Johan Budi melalui pesan singkat. (msb)
_1690780408.jpg?w=348&h=261)
