BISNIS.COM, JAKARTA -- Pemerintah tetap berkomitmen meningkatkan upaya perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia.
Menurut Menakertrans Muhaimin Iskandar, pemerintah bahkan terus menangani dan menyelesaikan berbagai kasus WNI /TKI dengan memberikan pendampingan hukum secara maksimal.
“Pemerintah menyediakan pengacara handal di Malaysia agar para TKI dapat terlepas dari kasus hukum yang menimpanya,” ujarnya usai menerima Presiden Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan dan Li Chee Wee, Presiden Bar Association Malaysia, Selasa (19/3/2013).
Muhaimin menuturkan bantuan hukum harus ditingkatkan dengan menyediakan pengacara-pengacara handal yang merupakan hasil kerja sama di bidang hukum antardua negara.
Selama ini, lanjutnya, kebanyakan jenis-jenis masalah yang menimpa TKI adalah PHK (pemutusan hubungan kerja) secara sepihak, majikan bermasalah, dan kasus penganiayaan atau pelecehan sekssual.
“Pemerintah juga berusaha menerapkan diplomasi all out dan pendekatan informal untuk membela para TKI di Malaysia, baik itu yang terkena kasus hukum ringan maupun ancaman hukuman mati,” tuturnya.
Penguatan perlindungan dan pembelaan hukum bagi TKI, dia menambahkan harus dilakukan dengan sebaik mungkin, karena dalam praktiknya seringkali terjadi perbedaan sistem hukum kedua negara.
