JAKARTA--Susilo Bambang Yudhoyono, selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat mengambil alih kendali Demokrat melalui rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Tinggi dan beberapa petinggi partai.
Langkah tersebut disampaikan SBY dalam jumpa pers di kediamannya di Cikeas, malam ini (8/2/2013).
"Ketua Majelis Tinggi (MT) bertugas, berwenang, dan bertanggung jawab memimpin penyelamatan dan konsolidasi partai. Segala keputusan kebijakan dan tindakan partai ditentukan dan dijalankan oleh MT. Ketua MT mengambil keputusan dan arahan penting yang strategis," katanya.
Keputusan tersebut, jelas SBY, diambil untuk memulihkan nama baik dan kondisi partai. Demokrat akan berkonsentrasi menata struktur organisasi partai dan meletakkan Pemilu 2014 sebagai prioritas kedua.
"Prinsip saya lupakan dulu Pemilu 2014, PD akan memfokuskan pikiran waktu dan tenaganya untuk menata, membersihkan dan mengkonsolidasikan partai agar bisa kembali ke prinsip dan jati diri saat partai yang saya gagas dan dirikan bersama teman-teman," kata Yudhoyono.
Keputusan MT, lanjut SBY, mutlak dijalankan. Anggota partai yang tidak setuju dengan kebijakan MT atau tidak nyaman dengan kondisi Demokrat dipersilakan keluar dari Demokrat.
Proses penertiban dan penataan kembali yang dipimpin oleh MT berakhir setelah nama baik dan kondisi Demokrat kembali pulih dan normal.
MT adalah dewan pimpinan tertinggi Demokrat yang diketuai oleh SBY dan beranggotakan 8 orang lain dari unsur pimpinan Dewan Pembina, Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan.
Anas Urbaningrum sampai saat ini tetap menjabat Ketua Umum DPP meskipun hampir seluruh wewenang dan tugasnya diambil alih oleh MT.
"Kepada Ketum Demokrat saudara Anas Urbaningrum, sementara saya memimpin langsung gerakan penataan pembersihan dan penataan partai ini, saya berikan kesempatan untuk memberikan kesempatan untuk menghadapi masalah hukum," kata SBY.
Dalam waktu dekat, Demokrat akan menyelenggarakan rapat pimpinan yang dihadiri oleh MT dan pengurus partai lalu dilanjutkan oleh rapat pimpinan nasional yang akan dihadiri oleh seluruh pengurus hingga tingkat Dewan Pimpinan Cabang.
Selain itu, SBY mengatakan partai tersebut akan melakukan reposisi personil di kepengurusan dan parlemen, meminta seluruh kader menandatangani partai integritas, serta mengharuskan seluruh calon pemangku jabatan untuk melaporkan kekayaan.
