JAKARTA: Komisi Pemberantasan Korupsi harus mengklarifikasi dan membuktikan kebenaran dugaan keterlibatan Sekjen PKS Anis Matta dalam kasus dugaan suap alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah dari APBN tahun 2011.
Permintaan itu disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional Teguh Juwarno menyusul pengakuan Wa Ode Nurhayati yang menuding Anis turut serta dalam penentuan alokasi dana Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) tersebut.
“KPK harus mengklarifikasi dan tidak boleh ada tebang pilih. Kita percaya KPK akan bertindak obyektif dan independen,” ujar Teguh kepada wartawan hari ini.
Teguh juga mengkritik sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pada kasus-kasus tertentu terlihat gamang dan tidak ada kemajuan dalam penyelidikannya.
Kasus-kasus besar lain seperti kasus suap pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia DAN kasus Wisman SAtelet menurutnya sangat aneh. Pasalnya, meski sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka, pihak-pihak yang disebut belum juga dipanggil untuk diperiksa.
“Saat ini publik banyak mempertanyakan kinerja KPK yang terkesan gamang, khususnya dalam beberapa kasus korupsi. Kasus penetapan tersangka Anggelina Sondakh dan Miranda Gultom, kenapa lambat sekali dan tidak ditindaklanjuti dengan penahanan dan penyidikan,” tegasnya.
Sebelumnya Wa Ode Nurhayati menuding Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS yang juga Sekretaris Jendral PKS, Anis Matta turut serta dalam penentuan alokasi dana tersebut. Anis dinilainya melegitimasi putusan yang ditandatangani oleh dua orang pimpinan Banggar DPR, yaitu Tamsil Linrung dari Fraksi PKS dan Olly Dondokambey dari Fraksi PDI-P.
Dia menjelaskan bahwa dalam penetapan angggaran DPPID ada prosedur dan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk penentuan daerah penerima alokasi DPPID. Kriteria dan prosesur tersebut, menurut Wa ode yang dilanggar oleh empat pimpinan Banggar DPR dilegitimasi oleh Anis Matta selaku wakil dari pimpinan DPR.
"Anis Matta cenderung memaksa meminta tanda tangan Menteri Keuangan untuk menandatangani surat yang bertentangan dengan rapat Banggar," tegas Wa Ode usai menjalani pemeriksaan KPK sebelumnya.
Sementara itu dalam masa reses ini sejumlah wartawan yang mencoba meminta klarifikasi kepada Anis maupun beberapa elit PKS lainnya di DPR tidak berhasil mendapatkan tanggapan. Seluruh kader PKS bungkam ditanyakan tudinganitu, termasuk Anggota Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
