JAKARTA: Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arwani Tohmafi menyayangkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi yang mangkir dari undangan DPR karena pertemuan itu hanya untuk konsultasi biasa.
"Komisi Pemberantasan Koruspsi [KPK] seharusnya menghadiri undangan pimpinan DPR. Toh sifatnya hanya konsultasi. Forum itu tidak mengikat secara hukum, tidak perlu terlalu khawatir," kata Arwani di Gedung Parlemen hari ini.
Menurut dia, KPK tidak perlu takut forum konsultasi akan memunculkan bias dalam proses penegakan hukum yang dilakukan KPK.
“Mestinya KPK bisa memaknai undangan ini sebagai upaya untuk memecahkan persoalan bersama,” ujar politisi tersebut.
Menurut dia, sengketa bisa diselesaikan lewat upaya hukum dan musyawarah dan konsultasi tersebut harus dimaknai sebagai upaya musyawarah antarlembaga penegak hukum.
KPK, menurut juru bicaranya Johan Budi, tidak dapat hadir karena tengah melakukan penyidikan kasus di Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemankertrans). Dalam kasus itu pimpinan Banggar merupakan pihak yang dimintai keterangan sebagai saksi.
Menurut Johan, dalam aturan internal KPK, pihaknya tidak boleh berhubungan dengan pihak yang berperkara.
Sebelumnya Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan bahwa rapat konsultasi yang dilakukan oleh DPR dengan lembaga negara merupakan sesuatu yang lazim. Dia juga menyayangkan sikap KPK yang tidakmenghadiri
undangan DPR untuk rapat konsultasi.
Menurut dia, sesama lembaga negara seharusnya saling menghormati. "Kalau saling ngotot tidak baik juga," ujar Priyo
menegaskan.(ln)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
