BANDUNG: Rangkuman berita ekonomi-bisnis koran harian yang beredar di Bandung hari ini a.l Bulog Garut akan impor 8.000 ton beras untuk cukupi kebutuhan dan izin pendirian koperasi simpan pinjam agar diperketat. Berikut rangkuman lengkapnya:IMPOR BERAS: Stok beras di gudang Bulog Garut minim. Untuk memenuhi kebutuhan Bulog rencananya mengimpor beras luar negeri pada Oktober mendatang.Langkah ini menyusul banyaknya daerah yang mengalami gagal panen akibat kemarau panjang.Kepala Gudang Bulog Garut U. Darajat menjelaskan upaya tersebut terpaksa diambil karena stok beras untuk Kabupaten Garut mengalami kekurangan. “Beberapa daerah penghasil beras di Garut ratarata mengalami puso atau gagal panen karena kekeringan. Akibatnya, pasokan beras tersendat,” katanya kepada SINDO saat ditemui di ruang kerjanya,kemarin.Disebutkan Darajat, jumlah total beras impor yang akan didatangkan untuk Kabupaten Garut ini adalah sebanyak 8.000 ton. Namun, lanjut dia, pada pengiriman pertama di Oktober nanti dibatasi sebanyak 3.000 ton terlebih dahulu. Sementara ini, stok beras yang ada di Gudang Bulog Garut hanya tinggal tersisa sebanyak 2.200 ton saja.(Sindo Jabar)PUPUK ILEGAL: Terbongkarnya gudang yang dijadikan pengoplosan pupuk ilegal di Cirebon pada Minggu(18/9) lalu membuat sejumlah distributor pupuk di Kabupaten Indramayu resah.Distributor Pupuk asal Kabupaten Indramayu Syamsul Bachrie mengaku terbongkarnya gudang pengoplos pupuk mengindikasikan adanya sindikat penyelewengan pupuk bersubsidi di kawasan pantura Jawa barat. Meski tidak dirugikan secara langsung,namun maraknya peredaran pupuk ilegal ini sangat merugikan distributor secara moral.“ Kami terbebani dengan fenomena yang terjadi.Apalagi pupuk bersubsidi banyak yang disalahgunakan,” kata dia.Syamsul menilai, penggantian karung pupuk bersubsidi ke nonsubsidi sudah sering kali terjadi.(Sindo Jabar)PENDIRIAN KOPERASI: Pembuatan dan pengajuan koperasi harus diperketat. Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) pun mesti berkoordinasi dengan dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) provinsi atau kabupaten/kota, sebelum membuat dan mengesahkan akta koperasi.Demikian diungkapkan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM Kementerian KUKM Untung Tri Basuki pada Pembekalan di Bidang Perkoperasian Bagi Notaris di Bandung, Senin (19/9). Kegiatan itu diikuti tiga ratus notaris se-Indonesia."Langkah ini untuk menghindari lahirnya koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam, yang tak sesuai dengan prinsip koperasi," katanya. (Pikiran Rakyat)IZIN PENAMBAGAN: Pemkab Sumedang memutuskan tidak mengabulkan permohonan izin usaha pertambangan (IUP) yang berlokasi di Desa Cibitung, Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang. Keputusan tersebut disepakati melalui rapat koordinasi di ruang rapat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, Selasa (20/9). Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekda Kabupaten Sumedang Atje Arifin Abullah itu, digelar untuk membahas adanya putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung terkait sengketa hukum antara Pemkab Sumedang dengan pengusaha galian C pemohon IUP untuk menambang pasir di Desa Cibuntu. Rapat tersebut diikuti a.l Asisten Pemerintahan Agus Sukandar, Kabag Hukum Rohayah, unsur pimpinan dari Dinas Pertambangan Energi dan Pertanahan, Badan Lingkungan Hidup, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, unsur Muspika Buahdua, kepala desa, dan BPD Desa Cibitung. (Pikiran Rakyat)(faa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
