Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KPK diminta tetap tak tebang pilih

JAKARTA: Komisi Pemberantasan Korupsi diminta untuk tidak tebang pilih dalam pemberantasan korupsi dengan hanya mengedepankan kasus-kasus korupsi tertentu namun tak memproses kasus korupsi yang terkait dengan oknum politisi dari partai penguasa.Direktur

JAKARTA: Komisi Pemberantasan Korupsi diminta untuk tidak tebang pilih dalam pemberantasan korupsi dengan hanya mengedepankan kasus-kasus korupsi tertentu namun tak memproses kasus korupsi yang terkait dengan oknum politisi dari partai penguasa.Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti mengatakan KPK cenderung menguatkan proses tebang pilih korupsi dengan membiarkan kasus yang melibatkan politisi partai penguasa.Dia menyebutkan KPK akan segera menyelesaikan penyelidikan kasus suap travel cek untuk pemilihan Miranda Gultom sebagai Deputi Gubernur BI tahun 2004.Akan tetapi pada saat yang sama komisi antikorupsi itu sama sekali tidak menyelesaikan kasus dugaan suap yang melibatkan Max Sopacua dan kasus hukum yang melibatkan Johnny Allen yang merupakan petinggi Partai Demokrat.Max Sopacua diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan rontgen portable di Departemen Kesehatan tahun 2007, dimana mantan Sekretaris Jenderal Depkes Syafii Muhammad sudah divonis bersalah dalam kasus itu.Sementara Johny diduga menerima suap dalam kasus dugaan suap proyek stimulus fiskal 2009 di Departemen Perhubungan.“Ada kasus Max, ada kasus Johny, kita berharap KPK tak berhenti untuk mengusut tuntas kasus-kasus itu. Janganlah tebang pilih, segera usut tuntas dan selesaikan semuanya,” kata Ray kepada wartawan.Dia menambahkan KPK tidak bisa menutup mata pada tren penurunan tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga itu di tengah adanya ekspektasi agar menjadi garda pemberantas praktik korupsi politisi yang kerap membobol keuangan negara.Menurutnya, KPK seharusnya tak terlalu larut dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi mantan bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, namun melupakan kasus lain yang melibatkan lebih banyak politisi bermasalah di partai penguasa itu.“Seharusnya KPK merasa heran dengan politisi seperti Max Sopacua yang bisa membuat pernyataan publik soal kasus korupsi Nazaruddin, padahal dia sendiri diduga terlibat di dalam praktik yang sama,” ujarnya menambahkan.Wakil ketua Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, Aziz Syamsuddin menambahkan bahwa sudah sejak awal dirinya selalu mengkritik KPK yang terkesan melakukan tebang pilih penuntasan kasus korupsi dan cenderung menghindari kasus yang terkait partai penguasa.Saat KPK sedang getol-getolnya menangkap sejumlah politisi Partai Golkar dan PDIP dalam kasus suap travel cek pemilihan deputi gubernur BI, Aziz secara tegas mendesak KPK juga menindaklanjuti kasus Johny Allen dan Max Sopacua.“Saya sudah berulangkali mengatakan agar tak tebang pilih, namun selalu saja terjadi. Ini harus diawasi oleh publik dan komisi III,” ujar Aziz. Sedangkan anggota DPR dari PDIP, Hendrawan Supratikno mengatakan masyarakat sudah terlalu capek dengan KPK yang selalu tebang pilih dalam penuntasan kasus korupsi dengan tak menindaklanjuti kasus yang terlibat dengan partai penguasa.“KPK bukan lagi lembaga superbody. Orang-orang yang di dalam tak seperti yang diharapkan. Kesannya mereka turut bermain demi kepentingan mereka sendiri dan partai penguasa,” ujar Hendrawan. (John Andhi Oktaveri/faa)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : News Editor
Editor : Dara Aziliya

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper