M, Ichsanuddin, Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mengatakan skema penjaminan dan kerja sama pemerintah-swasta dalam proyek infrastruktur juga belum standar, sehingga menjadi masalah bagi dua perusahaan pembiayaan itu untuk mengucurkan dana.
Kerja dari Indonesia Infrastructure Finance itu sesuai dengan laporan semester terakhir [semester I/2011] masih nol. Kami selaku regulator mendorong dan mengkoordinasikan ke pemegang saham, agar cepat masuk ke proyek infrastruktur, paparnya dalam Sidang Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Pekanbaru hari ini.
Dia menuturkan yang menjadi kesulitan utama bukanlah pendanaan, melainkan kesiapan dari proyek-proyek infrastruktur.
Adapun pemegang saham Sarana Multi Infrastuktur seluruhnya dikuasai oleh pemerintah, sementara di Indonesia Infrastructure Fund adalah pemerintah dan swasta.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan dalam proyek infrastruktur harus jelas mengenai skema kerja sama dan skema pembiayaan.
Selain itu, kata dia, yang bisa menjadi solusi adalah pemerintah membangun terlebih dahulu infrastruktur, kemudian baru ditawarkan ke swasta.
Usulan mengenai pemerintah membangun infrastruktur terlebih dahulu, lalu swasta masuk itu cukup bagus. Kalau mau seperti itu, pemerintah harus didukung pendanaan yang cukup kuat, paparnya. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
