Bisnis.com, Bandung - Sejumlah aliansi dan organisasi buruh menuntut pemerintah menghapuskan sistem tenaga kerja kontrak atau outsourcing karena dinilai merugikan pekerja. Daryanto, Koordinator Lapangan Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), menuturkan permasalahan sistem tenaga kerja kontrak atau outsourcing menjadi salah satu isu utama yang diangkat dalam unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day.Hapuskan tenaga kerja kontrak.
Sistem seperti ini merugikan karyawan, katanya saat aksi demo di depan pintu gerbang Gedung Sate, Bandung, hari ini.Selain itu, ungkapnya, ada tujuh tuntutan utama buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional kali ini, yakni menolak pemutusan hubungan kerja, menolak upah murah, menghentikan pemberangusan serikat, kerja pengawas dinas tenaga kerja (Disnaker) harus lebih nyata dan tegas, memberikan modal dan teknologi pertanian modern, serta menentukan harga dasar komoditi petani dalam negeri.
Di sela-sela menggelar aksi unjuk rasa, massa buruh juga menggelar aksi pentas seni kesenian Sunda.Sebelumnya, sekitar 100 mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) juga menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung dalam rangka May Day.
Tuntutan kami pada May Day kali ini adalah hapuskan sistem kontrak outsourcing, lawan segala bentuk praktik union busting, kata Juru Bicara GMNI yang tergabung dalam FPR, Helmud Hector.
Organisasi buruh dan tenaga kerja di provinsi itu juga ikut melakukan aksi solidaritas memperingati Hari Buruh Internasional di Jakarta.M. Sidharta, anggota Forum Komunikasi Serikat Pekerja atau Serikat Buruh se-Jawa dan Sumatra, mengatakan perwakilan organisasi dan asosiasi pekerja Jabar akan bergabung dengan asosiasi buruh lainnya di Jakarta.Kami sedang dalam perjalanan menuju istana negara. dari Jabar, sejumlah organisasi buruh ikut, katanya.Namun begitu, Sidharta belum dapat mengonfirmasi agenda apa saja yang rencananya akan di gelar di Jakarta terkait peringatan May Day.
Dia mengatakan beberapa aspirasi yang akan disuarakan antara lain mengenai sitem jaminan sosial.(yn)
