Otoritas Perumnas akan ditambah

JAKARTA: Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) memberi sinyal akan menambah otoritas tanggung jawab (diskresi) kepada Perum Perumnas sebagai koordinator dalam menyiapkan pembangunan perumahan dari hulu ke hilir.Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso
Heri Faisal | 27 Desember 2010 10:38 WIB

JAKARTA: Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) memberi sinyal akan menambah otoritas tanggung jawab (diskresi) kepada Perum Perumnas sebagai koordinator dalam menyiapkan pembangunan perumahan dari hulu ke hilir.Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa mengatakan kendati dasar hukum pemberian otoritas tersebut belum terbentuk, pemerintah akan memperdalam dan memasukkan kebijakan tersebut berdasarkan amanat UU Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).Dari UU PKP tersebut, ujarnya, akan dibentuk maksimum sekitar lima peraturan pemerintah (PP) di antaranya tentang pencegahan kawasan kumuh, kualitas tingkat hunian, dan kepemilikan properti orang asing. Kelima PP akan diturunkan menjadi beberapa peraturan menteri (permen).Salah satu permen juga sudah disiapkan terkait dengan lembaga yang akan ditugaskan dalam rangka sisi produksi dan pengadaan perumahan. Kami bisa menugaskan Perumnas karena lembaga ini sudah terbentuk sesuai dengan ketentuan UU, kata Suharso seusai melantik jajaran eselon I Kemenpera, hari ini.Berdasarkan UU PKP, jelasnya, pemerintah pusat dan daerah diberikan wewenang khusus yang salah satunya menugaskan lembaga perumahan untuk menuntaskan problem akumulasi defisit (backlog) perumahan yang setiap tahun bertambah sekitar 800.000 unit.Kalau tak ada terobosan yang luar biasa, saya khawatir gap [kesenjangan] perumahan akan semakin besar. Sekarang sudah ada perintah UU bahwa pusat dan daerah bisa menugaskan [Perumnas] sehinggabacklog bisa kita kejar, tegasnya.Ketua Dewan Pengawas Perum Perumnas Zulfi Syarif Koto berpendapat segmentasi kerja Perumnas yang ditunjuk pemerintah sebagai koordinator mempersiapkan perumahan dari hulu ke hilir harus dipertegas terlebih dahulu apakah untuk segmen rumah umum, khusus, atau rumah negara.Saya sangat setuju dengan penunjukkan ini, tapi di antara ketiga segmentasi itu prioritas perumahannya harus jelas. Semua tergantung keputusan pemerintah, tapi saya mengusulkan prioritas utama Perumnas difokuskan untuk perumahan umum dan khusus, katanya. (tw)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top