KPK perlu selidiki isu suap pembahasan OJK

JAKARTA: Masyarakat Profesional Madani meminta isu adanya pemintaan Rp100 miliar oleh anggota parlemen dalam proses pembahasan rancangan undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diproses secara hukum.Ketua Masyarakat Profesional Madani (MPM) Ismed
News Editor | 15 Desember 2010 11:14 WIB

JAKARTA: Masyarakat Profesional Madani meminta isu adanya pemintaan Rp100 miliar oleh anggota parlemen dalam proses pembahasan rancangan undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diproses secara hukum.Ketua Masyarakat Profesional Madani (MPM) Ismed Hasan Putro menilai praktek anggota DPR 'meminta uang ke Bank Indonesia' sudah bukan rahasia umum lagi.

"Tidak akan berani Agus Santoso [Ketua Ikatan Pegawai BI] menyampaikan adanya permintaan uang Rp100 miliar jika tidak ada yang membisikkan angka tersebut," ujarnya melalui pesan singkat sore ini.

Dia mengusulkan supaya Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri dan menindaklanjuti isu suap tersebut. Menurut dia, KPK bisa memonitor secara khusus setiap rapat kerja antara DPR dengan BI.

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Ahmad Fuad Rahmany membantah isu suap tersebut yang menyebabkan mandeknya pembahasan RUU OJK antara Pemerintah dengan DPR.

"Saya rasa enggak [terkait dengan deadlock-nya pembahasan RUU OJK] karena rapat panja di pansus sangat positif. Perdebatannya ataupun diskusinya penuh dengan argumentasi," ujar Fuad yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Perumus draft UU OJK.

Dia mengaku tidak tahu-menahu terkait isu suap tersebut walaupun dia mengikuti perkembangan pemberitaan melalui media.(mmh)

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Intan Permatasari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup