Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Australia Sampaikan Maaf ke Penyintas Kekerasan Seksual

Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyampaikan permintaan maaf mewakili pemerintah kepada penyintas pelecehan seksual pada Senin (22/10/2018).
PM Australia Scott Morrison/Reuters
PM Australia Scott Morrison/Reuters

Bisnis.com, JAKARTA – Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyampaikan permintaan maaf mewakili pemerintah kepada penyintas pelecehan seksual pada Senin (22/10/2018). Ini permintaan maaf resmi kedua yang disampaikan pemerintah Australia sejak 2008.

Permintaan maaf ini dilakukan usai investigasi selama 5 tahun yang menghasilkan laporan 8.000 kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak. Mayoritas temuan menunjukkan keterlibatan institusi pemerintah dan keagamaan.

"Hari ini, sebagai sebuah negara, kami mengakui kegagalan kami dalam mendengar, mempercayai, dan memberi rasa adil," kata Morrison di hadapan anggota parlemen di ibu kota Australia, Canberra.

"Untuk itu kami minta maaf. Kepada anak-anak yang gagal kami lindungi, maaf. Kepada para orang tua yang telah kami khianati rasa percayanya dan kepada setiap orang yang berjuang mengumpulkan kepingan hidupnya," lanjut Morrison.

Ucapan maaf resmi seperti yang dilakukan Morrison adalah bagian dari kewajiban pemerintah ketika mereka terlibat dalam suatu pelanggaran berat.

Pada 2008, Perdana Menteri Kevin Rudd juga menyampaikan permintaan maaf atas kebijakan asimilasi yang membuat banyak keluarga dari penduduk asli Australia terpisah.

Morrison juga mengulang permintaan maafnya di hadapan sekitar 800 penyintas.

"Perasaan di ruangan itu begitu intens," kata Graeme, salah satu penyintas ketika diwawancarai Austrlian Broadcasting Corp (ABC), dan hanya bersedia mengidentifikasi dirinya dengan nama pertama.

"Saya lihat sekeliling saya dan saya menyadari tidak ada orang yang lebih kuat di negara ini selain yang berada di ruangan ini. Saya bangga sebagai penyintas, dan saya bangga kepada seluruh penyintas," lanjutnya.

Dalam pidato tersebut, Morrison juga berjanji melakukan pengawasan lebih ketat. Namun hingga kini, pemerintah belum menyetujui rekomendasi investigator nasional yang mengharuskan pendeta Katolik melaporkan kekerasan seksual yang mungkin dilaporkan ke mereka.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Sumber : Reuters

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper