Kabar24.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal rangkap jabatan di kabinet.
Fadli menyatakan bahwa kata-kata Jokowi semakin tak bisa dipegang dengan langsung menandai akun Jokowi di media sosial twitter.
"Kata Pak @jokowi soal rangkap jabatan. Jadi kata-kata semakin tak bisa dipegang,” Fadli Zon mencuit di akun twitternya @fadlizon, Jumat, 9 Februari 2018.
Cuitan itu disertai dengan video Jokowi yang menyatakan menteri di kabinetnya tidak boleh merangkap jabatan.
“Tidak boleh ngerangkep-ngerangkep jabatan. Kerja di satu tempat aja belum tentu bener kok,” kata Jokowi di video yang diunggah Fadli.
Seperti diketahui, ada dua menteri di pemerintahan Jokowi yang menjabat sebagai menteri sekaligus pengurus partai. Keduanya adalah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Sosial Idrus Marham.
Baca Juga
Menurut Fadli, tindakan Presiden Jokowi yang memperbolehkan menteri di kabinetnya merangkap jabatan menunjukkan kepada publik jika Jokowi tidak memegang komitmennya dari awal sampai akhir masa pemerintahannya.
“Kan Presiden sendiri yang menetapkan waktu itu bahwa tidak boleh rangkap jabatan,” katanya di gedung DPR, Jakarta, Jumat, 22 Desember 2017.
Komitmen menteri tidak rangkap jabatan, kata fadli, bukan diminta oleh masyarakat.
“Presiden sendiri yang mengatakan. Kalau tetap (ada menteri yang jabatannya) rangkap, ya, berarti menelan ludah sendiri.”
Keinginan Presiden di awal pemerintahan agar menterinya tidak rangkap jabatan dinilai sebagai visi yang baik.
“Sebenarnya itu bagus, agar fokus.” Artinya, kata Fadli, jika rangkap jabatan akan ada moral hazard, ada konflik kepentingan. “Akan tidak jelas kedatangannya (ke sebuah acara) sebagai menteri atau sebagai ketua umum partai politik.”
Selain Fadli Zon, kritik soal rangkap jabatan Menteri Jokowi juga santer disuarakan berbagai pihak. Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. Dia mengatakan Presiden harusnya menegakkan peraturan yang ia dibuatnya sendiri untuk para menteri-menterinya.
"Mereka yang duduk dalam kabinet itu harus bukan pengurus inti partai politik," katanya, Selasa, 26 Desember 2017. Tindakan Jokowi soal rangkap jabatan itu dapat mencederai komitmen Presiden yang dibangun dalam tiga tahun belakangan ini.
