Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah berita dari mancanegara menjadi topik dalam media nasional hari ini, Rabu (17/1/2018), di antaranya mengenai Rusia dan Venezuela yang melegalkan cryptocurrency dan insentif pajak untuk pacu inflasi Jepang.
Berikut ringkasan berita utama di sejumlah media nasional:
Legalisasi Cryptocurrency, Cari Untung di Tengah Kontroversi. Di tengah upaya sejumlah negara melakukan pelarangan dan kontrol ketat terhadap mata uang virtual (cryptocurrency), langkah berbeda justru akan diambil oleh Rusia dan Venezuela. Kedua negara itu akan membiarkan cryptocurrency digunakan secara bebas. (Bisnis Indonesia)
Pacu Inflasi Jepang, Insentif Pajak Disiapkan. Pemerintah Jepang berjanji memberikan insentif baru di sisi perpajakan, kepada perusahaan yang bersedia menaikkan upah pekerjanya. Langkah tersebut diharapkan menjadi solus memacu infl asi nasional. (Bisnis Indonesia)
China Minta AS Kooperatif. Presiden China Xi Jinping meminta Amerika Serikat untuk lebih kooperatif dalam menyelesaikan persoalan kedua negara, terutama di sektor ekonomi. (Bisnis Indonesia)
Penerbitan Obligasi Global Pasar Masih Kondusif. Kondisi sektor fi nansial global tahun ini diperkirakan terus terkendali. Hal tersebut diperkirakan memberi dukungan yang kuat untuk aktivitas penerbitan obligasi secara global. (Bisnis Indonesia)
Larangan Uang Digital. Bank Sentral China menyebutkan Pemerintah China akan lebih tegas melarang perdagangan mata uang virtual. Hal tersebut terungkap dari memo internal pertemuan Pemerintah China yang dikutip Reuters. (Kontan)
Tren Obligasi Global Tetap Menarik. Moody's Investor Services memprediksi kondisi finansial global tahun 2018 ini bakal tetap menguntungkan bagi aksi penerbitan obligasi. Pernyataan itu didasarkan pada asumsi pertumbuhan ekonomi yang kuat, serta kualitas aset dan tingkat permodalan yang stabil pada industri perbankan global. (Kontan)
Trump Bertindak Rasis. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menampik tudingan rasisme pasca dirinya dikabarkan menyebut Haiti dan negara-negara Afrika lainnya dengan istilah " shithole" dalam sebuah pertemuan pribadi dengan anggota parlemen AS. Pertemuan itu membahas sikap AS terhadap program Deffered Action for Childhood Arrivals (DACA) atau perlindungan terhadap imigran belia, yang sering juga disebut "Dreamers". (Kontan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
