Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PILKADA SERENTAK 2018 : PPP Usung Djarot-Sihar di Sumut. Ini "Imbal-Beli"-nya

Menurut Sekjen PPP Arsul Sani dukungan pada Djarot-Sihar merupakan kesepakatan antara PPP dan PDIP yang dipengaruhi peta koalisi di sejumlah tempat.
Ketua Umum PPP Romahurmuziy (kanan), Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (kedua kiri), Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum (kedua kanan), dan Sekjen PPP Arsul Sani (kiri) berfoto bersama menunjukan surat dukungan dari PPP pada pengumuman calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, di kantor DPP PPP, Tebet, Jakarta, Selasa (24/10/2017)./Antara
Ketua Umum PPP Romahurmuziy (kanan), Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (kedua kiri), Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum (kedua kanan), dan Sekjen PPP Arsul Sani (kiri) berfoto bersama menunjukan surat dukungan dari PPP pada pengumuman calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, di kantor DPP PPP, Tebet, Jakarta, Selasa (24/10/2017)./Antara

Kabar24.com, JAKARTA—Setelah tarik ulur cukup alot, PPP yang memiliki 4 kursi di DPRD akhirnya memberi dukungan kepada pasangan Djarot Syaiful Hidayat dan Sihar Sitorus pada Pilgub Sumatra Utara. Padahal, Djarot maupun Sihar bukan kader partai berlambang Kabah tersebut.

Menurut Sekjen PPP Arsul Sani dukungan pada Djarot-Sihar merupakan kesepakatan antara PPP dan PDIP yang dipengaruhi peta koalisi di sejumlah tempat.

"Saya yakin hampir di seluruh partai membentuk koalisi saling tukar. Di satu tempat kami bisa menerima dukungan, di tempat lain memberi dukungan," kata Arsul, Rabu (10/1/2018).

PPP dan PDIP memiliki kesepakatan di Jawa Barat, di sana PDIP tidak boleh mengusung Ridwan Kamil agar kader PPP dapat mengambil posisi calon wakilnya yakni Uu Ruzhanul Ulum.

Dia mengatakan bahwa PPP ikhlas memberikan 4 kursinya di DPRD Sumut kepada PDIP yang memiliki 16 kursi agar bisa mengusung Djarot-Sihar.

Menurut anggota Komisi III DPR tersebut, hal itu merupakan kesepakatan agar PDIP mau mengangkat kader PPP TAJ Yasin sebagai kandidat wakil gubernur bersama Ganjar Pranowo untuk Pilkada Jawa Tengah.

Selain itu, PPP dan PDIP memiliki kesepakatan di Jawa Barat, di sana PDIP tidak boleh mengusung Ridwan Kamil agar kader PPP dapat mengambil posisi calon wakilnya yakni Uu Ruzhanul Ulum.

"Artinya PDIP tidak ikut dalam koalisi mengusung RK (Ridwan Kamil) agar PPP dapat posisi Cawagub. Itu juga bagian kesepakatan,"  tutur Arsul.

Sebagai konsekuensinya, PPP harus memberikan dukungan kepada PDIP di Sumut secara cuma-cuma, dalam artian tanpa mengusulkan kadernya sebagai kandidat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper