Kabar24.com, DENPASAR -- Harga rumah bersubsidi di Bali naik 5% dari Rp141,1 juta menjadi Rp148,7 juta tahun ini padahal pada 2017 penjualannya tidak mencapai target yakni hanya 3.000 dari seharusnya 5.000 unit.
Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Bali Pande Agus Permana Widura mengatakan kenaikan ini wajar diberlakukan tiap tahun, dengan tidak melebihi angka 5%.
"Kenaikan 5 persen itu ditentukan PUPR tiap tahun," katanya kepada Bisnis, Selasa (2/1/2018).
Kata dia, kenaikan ini tidak akan berpengaruh buruk pada daya beli masyarakat. Sebab, setiap tahunnya upah minimum masyarakat juga ikut naik. Selama pendapatan berbanding lurus dengan naiknya harga rumah bersubsidi maka tidak akan ada yang dirugikan.
Menurutnya, justru jika harga rumah bersubdisi stagnan maka yang dirugikan adalah developer. Kenaikan harga ini disebut sebagai solusi yang tepat lantaran margin yang didapat developer dalam membangun rumah bersubsidi terlampau kecil.
"Saya rasa enggak karena memang kenaikan itu wajar tiap tahun di sektor bisnis manapun," katanya.
Sementara, dengan meningkatnya harga rumah bersubdisi tahun ini, pihaknya tetap menarget jumlah penjualan sebanyak 5.000 unit. Walaupun pada 2017, jumlah yang terjual hanya setengahnya yakni 3.000 unit.
"Saya masih optimis, sebab harga rumah di bawah 500 juta cukup besar masyarakat yang menginginkan," katanya.
Dia mengakui memang pada 2017, target penjualan rumah bersubsidi tidak mencapai target. Hal itu lantaran beberapa faktor mulai dari aktivitas Gunung Agung yang menghambat pembangunan rumah di Karangasem hingga minimnya bank penyalur kredit.
"2018 kami akan merangkul bank penyalur lain selain BTN," sebutnya.
Bahkan, pada 2019 nanti, dia menargetkan harga rumah bersubsidi di beberapa wilayah Bali seperti Gianyar dan KLungkung akan sebesar Rp190 juta. Hal ini lantaran harga tanah di wilayah tersebut yang lebih mahal ketimbang Buleleng, Jembrana, dan Karangasem.
Selama ini, pembangunan rumah bersubsidi yang dilakukan oleh developer yang terhimpun dalam REI Bali hanya dilakukan di Buleleng, Jembrana, dan Karangasem.
"Harga tanah di Singaraja, Jembrana, dan Karangasem sebesar 20 sampai 25 juta per are sementara daerah lain di atas itu, jadi sulit dibangun rumah bersubsidi," katanya.
Dia juga memproyeksikan untuk membangun rumah susun di Bali guna mencegah makin maraknya alih fungsi lahan. Namun, rencana ini masih terbentur ijin.
Dia berencana, agar tidak menyalahi aturan menurut Bali, maka rumah vertikal yang disarankan adalah hanya setinggi 4 lantai atau 15 meter.
"Jadi masyarakat yang tinggal di Denpasar dan Badung bisa tetap memiliki rumah di wilayahnya tanpa melakkukan alih fungsi lahan," sebutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
