Bisnis.com, JAKARTA—Peristiwa pemindahan aset klien Standard Chartered Plc. dari Guernsey ke Singapura dinilai membuka dua kemungkinan aktivitas individu yang terkait militer, dalam menaruh uangnya di luar negeri.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, kemungkinan pertama adalah aset tersebut milik pejabat militer pada zaman dahulu, ketika dwi fungsi ABRI masih memungkinkan mereka mengakses dunia bisnis.
"Mungkin individu-individu itu masih survive di bisnis mereka, sehingga dananya masih ada dan berada di luar negeri, ” kata Prastowo, Sabtu (7/10/2017).
Kondisi krisis ekonomi pada medio 1997-1999, lanjutnya, membuat individu-individu tersebut memilih menanamkan dananya ke luar negeri dan bertahan hingga saat ini.
Adapun menurut Prastowo, kemungkinan kedua adalah warga negara Indonesia (WNI) yang bukan anggota militer namun memiliki bisnis terkait militer. WNI yang dimaksudnya tersebut adalah individu yang bergelut dalam bisnis pengadaan alat utama sistem pertahanan (Alutsista)
“Nah, untuk kemungkinan kedua ini, akan lebih mudah bagi Pemerintah untuk menelisik. Datanya pasti ada di Kementerian Pertahanan karena terkait proyek negara,” ujarnya.
Untuk itu dia menyarankan agar Pemerintah Indonesia membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang dapat menyelidiki peristiwa tersebut. Satgas tersebut terdiri dari Dirjen Pajak, TNI, Polri, Kemenhan dan PPATK.
Satgas tersebut akan membantu Pemerintah Indonesia mendapatkan data mengenai WNI yang memiliki aset di Stanchart. Data itu nantinya dapat digunakan pula oleh Pemerintah untuk mendeteksi pelaporan pajaknya.
Adapun seperti dilansir dari Bloomberg, Standard Chartered Plc (Stanchart) dikabarkan sedang diperiksa oleh regulator keuangan Eropa dan Asia karena diduga memindahkan aset kliennya senilai US$1,4 miliar dari Guernsey ke Singapura. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Otoritas Moneter Singapura (MAS) dan Otoritas Jasa Keuangan Guernsey (FSC).
Pemindahan aset tersebut dilakukan pada akhir 2015 atau sebelum Guernsey mengadopsi kerangka pertukaran data pajak internasional pada awal 2016. Adapun mayoritas pemilik aset tersebut berasal dari Indonesia dan disebut memiliki hubungan dengan militer.
Sementara itu, Stanchart sendiri telah menutup operasinya di Guernsey sejak 2016. Selain MAS dan FSC Guernsey, kasus ini juga telah diketahui oleh Otoritas Jasa Keuangan Inggris (Financial Conduct Authority/FCA). Namun demikian, regulator keuangan yang menaungi kantor pusat Stanchart di London tersebut masih belum melakukan tindak lanjut.
Juru Bicara Stanchart menolak memberikan tanggapan terkait isu tersebut. Sikap senada juga dilakukan oleh Sekretaris FSC Guernsey Dale Holmes yang juga menjadi juru bicara komite bersamaFSC Guernsey dan MAS untuk pmenyelidiki kasus Stanchart.
Penyelidikan secara internal juga dilakukan oleh Stanchart. Dalam penyelidikan tersebut salah satu perusahaan keuangan terbesar di Inggris itu juga dibantu oleh mantan pejabat FBI Michael Welch. Hanya saja, pemeriksaan internal ini dilakukan sebatas sumber dana dari pemilik aset tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
