Bisnis.com, JAKARTA - Ada sepuluh instansi pemerintah yang paling sering dilaporkan masyarakat karena diduga kerap melakukan pungutan liar, kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (1/8/2017).
Adapun, sepuluh instansi yang kerap diadukan ke Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kesehatan.
"Selain itu, ada juga Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), ujar Menko Polhukam.
"Instansi-instansi ini yang laporannya kami anggap berada di atas 'passing grade'," ungkap Wiranto.
Terkait banyaknya aduan pungutan liar (Pungli) yang melibatkan 10 instansi itu, mantan Panglima TNI ini mengaku telah menugaskan Satgas Saber Pungli untuk segera menindak pihak-pihak yang terbukti ikut berperan dalam kegiatan ilegal tersebut.
"Penindakan ini agar jumlah laporan maupun kasusnya dapat berkurang, dan lama-lama hilang. Tapi kayaknya kalau hilang itu masih perlu waktu," ujar Wiranto.
Sementara itu, Sekretaris Saber Pungli Pusat Mayjen Andrie Tu Soetarno turut menjelaskan bahwa ada beberapa daerah yang juga sering dilaporkan masyarakat, karena terdapat pungli di sana.
"Daerah yang banyak diadukan kepada kami itu ada Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten, dan Lampung," kata Andrie.
"Bahkan, kalau sempat menyimak di media sosial sekitar tiga hingga empat bulan lalu, ada satu kantor yang mengurusi perizinan di Jawa Barat, di mana seluruh pegawainya 'kena' penindakan semua. Itu termasuk daerah yang banyak dilaporkan ke kami," ungkap dia kemudian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
