Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gubernur Bali Ingin Punya Mobil Listrik Buatan Per Brandt

Gubenur Bali Made Mangku Pastika tertarik memiliki mobil listrik buatan Per Brandt, salah seorang pengusaha Swedia yang telah lama menetap di Indonesia.
Gubernur Bali Made Mangku Pastika menjajal mobil listrik ZBee buatan Banyuwangi yang dimiliki pengusaha Swedia/Bisnis-Feri Kristianto
Gubernur Bali Made Mangku Pastika menjajal mobil listrik ZBee buatan Banyuwangi yang dimiliki pengusaha Swedia/Bisnis-Feri Kristianto

Bisnis.com, DENPASAR — Gubenur Bali Made Mangku Pastika tertarik memiliki mobil listrik buatan Per Brandt, salah seorang pengusaha Swedia yang telah lama menetap di Indonesia.

Pastika memesan satu unit purwarupa mobil listrik merek ZBee tersebut dengan desain seperti Bus TransSarbagita dilengkapi tulisan Bali Clean and Green di bagian samping mobil. Dia juga juga meminta agar produk ini bisa dipamerkan pada Pameran Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali mendatang.

“Saya pikir ini langkah baik. Karena kami ingin green province. Ini salah satu green economy-nya,” ujarnya ketika mencoba kendaraan tersebut di Denpasar, Selasa (4/7/2017).

Dia mengakui bahwa inovasi ini merupakan revolusi yang bagus untuk Bali ke depan dengan beberapa keunggulan yang dimiliki seperti minim polusi, hemat energi dan hemat parkir. Hanya saja memang perlu dipikirkan soal perizinannya dan pajak.

Sementara itu, Brandt menuturkan produk mobil listrik buatan perusahaannya sangat cocok dipasarkan di Bali. Dia memamerkan kemampuan kendaraan tersebut dengan mengitari tempat parkir Kantor Gubernur Bali.

Menurutnya, saat ini pabrik ZBee di Banyuwangi sudah memproduksi 12 unit kendaraan yang diklaim bisa menempuh jarak 60 km dengan konsumsi listrik 2 KwH. Di Eropa sendiri khususnya di Swedia tambahnya, kendaraan ini sudah menjadi angkutan sehari-hari. Dia menilai kendaraan ini sangat cocok di Bali yang masyarakatnya peduli dengan alam lingkungan

Brandt menegaskan kendaraan ini masih terkendala dengan surat-surat kendaraan yang membutuhkan kejelasan dari pemerintah. Menurutnya karena produksi 2015, maka kewenangan pengaturannya ada di daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Feri Kristianto
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper