Bisnis.com, SEMARANG—Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mendesak Pemprov Jateng agar mengawal Rancangan Undang-Undang Pertembakauan yang sudah disahkan oleh DPR RI dan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017 karena menimbulkan pro dan kontra.
"Sebagai Senopati Tembakau, Pak Ganjar [Gubernur Jawa Tengah] harus terus mengawal RUU Pertembakauan hingga selesai," kata Suranto, perwakilan APTI Jawa Tengah, di Klaten saat bertemu orang nomor satu di Jateng tersebut, seperti dikutip dari situs resmi Pemprov Jateng, Kamis (2/3).
Suranto berharap Gubernur Ganjar mengomunikasikan kepada pemerintah pusat agar leading sector pembahasan RUU tersebut tidak diberikan kepada Kementerian Kesehatan karena sudah menunjukan sikap penolakan.
Menurut Suranto, leading sector seharusnya diberikan kepada Kementerian Perdagangan atau Perindustrian mengingat RUU tersebut menyangkut kesejahteraan petani tembakau.
APTI pun berharap pemerintah memberikan bantuan permodalan karena mereka selalu kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan. Oleh karena itu, mereka meminta dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) dapat sepenuhnya dikembalikan kepada petani agar produksinya semakin tinggi.
Di sisi lain, petani tembakau dari Temanggung, Yamo Hadi menyoroti impor tembakau yang saat ini sangat tinggi yakni mencapai 60%. Dia berharap pemerintah mengurangi atau bahkan menghentikan impor. Sebab selama ini impor tembakau sangat mempengaruhi minimnya penyerapan tembakau lokal.
"Penyerapan tembakau lokal selalu tidak habis karena impor terlalu besar. Karenanya, kami meminta Pak Ganjar untuk memfasilitasinya," ujar Yamo.
Menanggapi permintaan dari para petani tembakau, Ganjar menegaskan sejak awal pihaknya terus mengawal RUU Pertembakauan. Dia juga sudah berkomunikasi dengan DPR terkait komposisi penyerapan tembakau lokal dengan impor, di mana 80% tembakau harus dibeli dari petani, dan 20% impor. Ganjar mengaku komposisi tersebut mendapat respon positif dari DPR.
"RUU Pertembakauan jangan khawatir akan saya kawal. Saya juga sudah bicara dengan DPR terkait kuota 80-20 dan indikasinya mereka setuju," kata Ganjar.
Ganjar mengatakan dalam pembahasan RUU Pertembakauan ini akan ada tarik ulur yang lama antara pihak yang pro dan kontra. Meski demikian, dia yakin pemerintah sungguh-sungguh mempertimbangkan UU Pertembakauan akan memberikan perlindungan bagi para petani.
Dia pun menjanjikan untuk mendapatkan permodalan tidaklah sulit, yakni melalui program Mitra Jateng 25. Namun dengan catatan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Bank Jateng dan wajib bayar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
