Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengusulkan adanya anggaran khusus guna upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan perlu adanya penyempurnaan dan rekomendasi yang dilakukan guna menghadapi ancaman karhutla pada 2017.
"Diharapkan Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas bisa mengalokasikan anggaran khusus guna upaya pencegahan tersebut," kata Wiranto dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2017, Senin (23/1/2017).
Dia menambahkan Kementerian Dalam Negeri juga diminta untuk merevisi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Harapannya, pemerintah daerah bisa menggunakan anggaran tersebut sejak tahap pencegahan, bukan hanya saat sudah tanggap darurat.
Pimpinan daerah mulai dari gubernur hingga walikota/bupati diminta untuk mengedukasi serta membantu masyarakat dalam mengaplikasikan penggunaan teknologi pengelolaan lahan tanpa bakar. Di sisi lain, pengusaha juga dilarang membuka lahan dengan cara dibakar.
Selanjutnya, adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum jika ada pihak yang melanggar hukum. Menurutnya upaya pencegahan lebih penting karena apabila sudah terbakar akan sulit memadamkan dan memberikan risiko kerugian besar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
