Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Presiden Jokowi Bertemu Kofi Annan Bahas Rohingya

Presiden Joko Widodo membahas sejumlah langkah untuk membantu penyelesaian krisis kemanusiaan Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar dengan mantan Sekjen PBB Kofi Annan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi)/Antara
Presiden Joko Widodo (Jokowi)/Antara

Kabar24.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo membahas sejumlah langkah untuk membantu penyelesaian krisis kemanusiaan Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar dengan mantan Sekjen PBB Kofi Annan.

Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 30 menit usai Kepala Negara membuka Bali Democracy Forum IX, di Nusa Dua, Bali.

"Mr. Kofi Annan adalah ketua Advisory Committee untuk Rakhine State, jadi kita telah berbicara banyak dan dalam diskusi tadi beliau menyampaikan mengenai langkah-langkah yang perlu kita ambil dalam membantu kemanusiaan yang ada di Rakhine State," katanya dikutip dari keterangan resmi Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Kamis (8/12/2016).

Sebelumnya, Jokowi juga mengatakan akan mengirim bantuan logistik secepatnya ke Myanmar.

"Saya juga telah memerintahkan kepada menteri untuk menyiapkan bantuan secepat-cepatnya untuk bisa dikirim," katanya.

Adapun jenis bantuan yang akan dikirim oleh Indonesia dalam waktu dekat adalah dalam bentuk makanan dan selimut. Jokowi mengatakan, berdasarkan komunikasi dengan Myanmar, jenis bantuan itulah yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat Rohingya di sana.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa Kofi Annan yang juga sekaligus menjabat sebagai Chairman Kofi Annan Foundation, mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di negara bagian Rakhine.

Selain langkah jangka pendek, Retno juga mengaku telah mendapat instruksi dari Presiden untuk mempersiapkan langkah jangka panjang.

"Untuk langkah yang lebih panjang ada beberapa hal yang diperlukan dan kita sudah bahas dengan state counsellor Aung San Suu Kyi yakni pemberian kapasitas di bidang Good Government Democracy dan juga di bidang HAM. Ini program sudah kita lakukan tapi akan diteruskan karena ini merupakan hal penting," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Irene Agustine
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper