Bisnis.com, JAKARTA - Tagihan sementara PT Meranti Maritime dan Henry Djuhari dilaporkan mengalami penurunan menjadi Rp738,96 miliar dalam proses kepailitan.
Salah satu kurator para debitur Allova H. Mengko mengatakan tagihan sebelumnya dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) mencapai Rp900 miliar. Sejumlah kreditur yang tidak mengajukan tagihan menjadi penyebab utama penurunan tersebut.
"Grow High Investment, PT Bintang Kreasi, dan Rumata Siregar yang mewakili 30 ABK [anak buah kapal] tidak mengajukan tagihan kembali," kata Allova, Selasa (25/10/2016).
Dia mengatakan tagihan terbesar berasal dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan PT PANN Pembiayaan Maritime. PANN memiliki tagihan dengan sifat separatis sebesar Rp239,96 miliar.
Adapun, Maybank mempunyai dua tagihan yang berbeda sifat. Tagihan dengan sifat separatis sebesar Rp8 miliar, sedangkan konkuren mencapai Rp489 miliar. Kantor Pajak Pratama juga mendaftarkan tagihannya sebagai kreditur preferen senilai Rp2 miliar.
Tim kurator memutuskan untuk menerima seluruh tagihan yang masuk karena debitur tidak menggunakan hak untuk membantah saat proses verifikasi. Selain itu, para debitur juga tidak menyerahkan dokumen piutang maupun aset.
Allova mengaku telah mendatangi kediaman para debitur untuk meminta dokumen tersebut tanpa melakukan penggeledahan. Namun, tidak mendapatkan hasil positif.
Banyaknya utang debitur, lanjutnya, tidak diimbangi dengan ketersediaan aset untuk dijadikan boedel pailit. Sebagian besar aset berupa kapal telah disita dan dilelang oleh lembaga pengadilan negara lain.
Aset berupa Kapal MV Agatis sudah dilelang oleh Blossoms Global di Panama dan MV Kenanga dilelang STX Marine Services di Afrika Selatan. Selain itu, kapal MV Mahoni posisinya sudah ditahan Lixin Shipyard, Shanghai, China dan sudah dalam keadaan terlalu lama ditambatkan di pelabuhan (cold lay-up).
Pengambilan kembali aset kapal di China, imbuhnya, membutuhkan dana yang tidak sedikit karena kurator harus membayar biaya perawatan sejak ditahan di pelabuhan. Aset lain yang sedang ditelusuri berupa kapal di Argentina.
Dalam kesempatan yang sama, Dudy Pramedi menuturkan masa insolvensi telah berakhir sejak 22 Oktober 2016. Grow High Investment sempat berupaya mengeksekusi aset jaminan debitur, tetapi kandas setelah otoritas lelang membatalkan pada 5 Oktober 2016.
"Saat ini, seluruh aset debitur sudah menjadi kewenangan kami dan akan dijual untuk pembayaran kepada kreditur," ujarnya.
Sementara itu, Henry Djuhari mempertanyakan keabsahan tagihan yang diakui kurator. Terlebih, mereka tidak memiliki dokumen pembanding saat proses verifikasi utang.
"Kurator tidak pernah melakukan verifikasi sesuai data debitur sejak perkara ini masih dalam proses PKPU," kata Henry dalam rapat.
Pihaknya memutuskan untuk meninggalkan rapat kreditur karena merasa kecewa dengan kinerja tim kurator. Dia mengaku tidak bisa mengakses data pribadi baik di rumah maupun kantor karena sudah disegel oleh kurator.
Menanggapi keluhan tersebut, Kisworo selaku hakim pengawas mengingatkan kepada para debitur untuk bersikap kooperatif dalam proses kepailitan. Menurutnya, tim kurator akan menentukan sikap sendiri dalam verifikasi jika debitur tidak memberikan data pembandingnya.
"Kalau debitur keberatan bisa mengajukan renvoi procedure setelah adanya penetapan daftar piutang tetap," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
