Kabar24.com, JAKARTA – Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi) Fakultas Hukum Universitas Indonesia menuntut transparan dalam promosi dan mutasi di kejaksaan.
Peneliti Mappi Dio Ashar mengatakan bahwa Jaksa Agung mengamanatkan mutasi dan promosi jaksa berdasarkan kinerja.
Namun dia mencatat tidak ada sistem yang mewadahi hal tersebut.
“Prestasi tidak pernah ada tolak ukurnya. Akhirnya muncul anggapan ada subjektivitas pimpinan dalam mutasi dan promosi,” ujarnya di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Minggu (24/7/2016).
Dia menilai perlu ada sistem informasi yang mencatat rekam jejak setiap jaksa yang dapat dijadikan acuan dalam promosi dan mutasi.
Mappi mencatat ada beberapa jaksa yang memiliki performa bagus di pengadilan, tapi tak kunjung dapat promosi.
Bahkan mungkin jaksa-jaksa itu tidak juga mendapatkan insentif atas kinerjanya.
Apabila dibiarkan hal tersebut tentu dapat berdampak pada penurunan kinerja.
“Jaksa bagus bisa jadi malas karena tidak diapresiasi,” ujarnya.
Dio berharap Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dapat menggunakan momentum hari jadi kejaksaan yang ke 56 untuk berbenah, khususnya akuntabilitas promosi dan mutasi jaksa.
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Miko Ginting menilai akuntabilitas dan transparansi mutasi dan promosi jaksa menjadi tantangan lembaga yang memasuki usia ke 57 tahun itu.
Dengan promosi dan mutasi yang transparan diharapkan dapat menjadi pacuan bagi para jaksa. Hal itu diperlukan mengingat pentingnya peran jaksa dalam dunia peradilan di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
