PRESIDEN JOKOWI: Proyek Konstruksi US$40 Miliar Mandeg, Jakarta Tenggelam

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan pada  Rabu (27/4/2016) bahwa sebagian besar ibukota negara akan tenggelam di bawah permukaan laut jika proyek konstruksi US$40 miliar   terperosok oleh tuduhan korupsi, tidak melangkah maju.

Sebuah skandal suap utama dan bentrokan birokrasi mendorong pemerintah pekan lalu untuk menangguhkan bekerja pada fase kunci dari  "Great Garuda", yang bertujuan untuk menopang Jakarta Utara saat  pembenahan citra ibukota menjadi kota tepi laut seperti Singapura.

"Diperkirakan bahwa semua Jakarta Utara akan tenggelam di bawah permukaan laut pada  2030," kata Widodo pada pertemuan kabinet. "Karena itu, pengembangan pantai ibukota, yang telah tertunda begitu lama adalah jawaban untuk Jakarta."

Jakarta, salah satu kota yang paling padat penduduknya di dunia, duduk di dataran berawa dan tenggelam pada tingkat yang lebih cepat daripada kota-kota lain di dunia.  

Guna menghentikan tenggelam, Jakarta telah memusatkan perhatiannya dengan memperkuat pertahanannya dengan seawall 15-mil dan perbaikan  flood canal system.

Rencana ini dikenal sebagai " Sea Wall Raksasa " atau "Great Garuda",  karena dari udara terlihat kemiripannya dengan burung-dewa mitologi Hindu yang jadi simbol nasional Indonesia.

"Poin presiden ingin membuat  proyek yang dibutuhkan untuk menyelamatkan Jakarta," kata Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. "Tapi kepentingan nasional tidak harus terjerat dalam kasus hukum."

Termasuk dalam rencana induk adalah pembangunan  17 pulau-pulau buatan di lepas pantai utara Jakarta, di mana pengembang properti berencana untuk membangun pusat perbelanjaan dan atraksi yang mirip dengan Pulau Sentosa Singapura.

"Namun,  pekerjaan pada pulau-pulau ini akan ditangguhkan selama enam bulan," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, setelah para  presiden direktur pengembang properti PT Agung Podomoro Tbk jadi tersangka dalam dugaan menyuap anggota DPRD untuk mempengaruhi regulasi untuk reklamasi tanah.

Pihak berwenang juga telah memberlakukan larangan perjalanan  kepada kepala perusahaan properti lain, Agung Sedayu Group, dan bisa segera menyebutkan nama tersangka.

"Kami melihat ini sebagai kasus besar karena melibatkan program Jakarta yang cukup besar dan telah menjadi objek perhatian dunia,"  kata Saut Situmorang, salah satu peneliti  anti-korupsi, kepada Reuters.

Widodo mendukung penyelidikan dan memerintahkan menterinya untuk mengawasi setiap aspek proyek.

"Presiden menekankan  proyek ini tidak harus didorong oleh sektor swasta, tetapi harus benar-benar dalam kendali pemerintah pusat dan daerah," kata Anung.