Bisnis.com, BRUSSELS - Uni Eropa dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan pada Selasa (2/2/2016) terkait pemindahan data, yang dipercayakan kepada Facebook dan Google, setelah pengadilan tinggi Eropa mencabut aturan sebelumnya, yang gagal melindungi pengguna dari pengintaian Amerika Serikat.
Dengan disebut "Perisai Pribadi", kesepakatan itu menggantikan penetapan "pelabuhan Aman", yang telah berjalan 16 tahun dan disebut tidak sah pada Oktober karena muncul temuan Edward Snowden terkait intelijen Amerika Serikat.
Pengusaha dari kedua sisi Laut Atlantik menyampaikan kekhawatiran terkait ketidakpastian hukum dan memperingatkan kejatuhan jika kedua pihak gagal mencapai kesepakatan baru, yang diperkirakan terjadi pada akhir Januari.
Namun, pegiat hak pribadi menyampaikan kekhawatiran bahwa kesepakatan baru tidak memberikan perlindungan -yang dibutuhkan- dan memperingatkan kesepakatan itu dapat kembali ke pengadilan.
"Dengan bangga saya mengumumkan pada hari ini bahwa kami telah menyelesaikan negosiasi dengan Amerika Serikat terkait pembaruan dan kerangka keamanan untuk pergerakan data transatlantik," kata Komisaris Keamanan Eropa Vera Jourova dalam sebuah konferensi pers.
Dia mengatakan bahwa dia memperkirakan kesepakatan itu akan segera diberlakukan dalam tiga bulan ke depan.
Di Washington, Menteri perdagangan Amerika Serikat Penny Pritzker mengatakan "Lebih dari menjadi pusat perdagangan transatlantik, kesepakatan ini juga menandai dekatnya hubungan Uni Eropa dengan Amerika Serikat".
Pada Oktober, Pengadilan Keadilan Eropa menetapkan bahwa peraturan yang mengizinkan para perusahaan untuk memindahkan informasi pribadi penduduk Eropa ke Amerika Serikat itu tidaklah benar berdasarkan adanya praktik pengintaian Amerika Serikat yang dibeberkan oleh Snowden, mantan kontraktor intelijen yang membocorkan sejumlah dokumen Kantor Keamanan Nasional.
Tantangan Perkara tersebut berasal dari tantangan hukum yang dibawakan oleh aktivis internet dan pelajar ilmu hukum asal Austria, Max Schrems terhadap Facebook di Irlandia.
Schrems menuliskan serangkaian komentar yang mengejek kesepakatan baru itu, termasuk menyebut Perisai Pribadi itu memiliki nama yang aneh, dan menyatakan bahwa kesepakatan baru itu dapat berakhir di pengadilan Luxembourg.
Dia mengatakan kesepakatan itu hanya berdasarkan sejumlah surat dari pemerintahan Presiden Barack Obama, menambahkan bahwa kesepakatan itu sama sekali tidak menjadi sebuah landasan hukum untuk menjamin hak dasar 500 juta pengguna asal Eropa untuk jangka panjang, saat terdapat undang-undang Amerika Serikat yang jelas-jelas mengizinkan pemantauan massa.
Namun, Brussels mengatakan kesepakatan itu akan melindungi warga Eropa.
"Untuk pertama kalinya pihak Amerika Serikat memberikan asuransi yang mengikat kepada Uni Eropa bahwa akses menuju kewenangan publik untuk penegakan hukum dan keamanan nasional akan menjadi subyek untuk membersihkan mekanisme batasan, perlindungan dan kesalahan," kata Jourova.
Warga Eropa juga akan diuntungkan untuk pertama kalinya dari mekanisme penggantirugian jika data mereka diakses secara ilegal.
Ansip menekankan bahwa pengaturan yang baru mengizinkan peninjauan tahunan yang akan mengizinkan kedua belah pihak untuk mencegah ancaman baru apapun terhadap hak-hak pribadi.
Komisi Eropa, Eksekutif Uni Eropa mengatakan kesepakatan itu memberikan kesempatan bagi warga Eropa untuk menyampaikan pertanyaan atau keluhan dengan pihak pengawas baru yang berdedikasi.
Digital Europe, salah satu kelompok usaha besar di Eropa, yang memperingatkan kejatuhan jika kesepakatan baru tidak segera disepakati, menyambut baik kesepakatan itu.
Namun, Estelle Masse, analis kebijakan Eropa di kelompok kampanye Access Now, mengutarakan kembali kekhawatiran Schrems.
"Karena kedua pihak gagal melakukan pengawasan -yang dibutuhkan- dan reformasi hak pribadi, kesepakatan ini tidak mampu menangkal tantangan hukum mendatang," kata Masse memperingatkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
