Kabar24.com, JAKARTA-- DPR didorong untuk menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran berat terhadap kedaulatan negara maupun konstitusi dalam kasus rencana renegosiasi kontrak PT Freeport Indonesia.
Pengamat Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin menuturkan DPR agar segera menggunakan hak angket karena pemerintah menetapkan posisi korporasi dengan negara di level yang sederajat. Padahal, sambungnya, hal itu merupakan pelanggaran berat konstitusi.
"Masuknya perusahaan tambang dengan menggunakan rezim kontrak antara negara dan perusahaan tambang, yang meletakkan keduanya sederajat sesungguhnya bentuk pelanggaran berat terhadap konstitusi," kata Irmanputra dalam keterangannya, Minggu (29/11/2015).
Dia menuturkan hal itu karena negara sesuai dengan konstitusi adalah pihak yang menguasai bumi serta kekayaan alamnya. Konstitusi, menurutnya, melarang perusahaan duduk sejajar dengan negara.
Dia memaparkan Kontrak Karya sebelum adanya UU Minerba pada 2009 tetap diberlakukan sampai masa berlakunya selesai. Dan segala ketentuan lainnya, papar Irmanputra, akan disesuaikan selambat-lambatnya 1 tahun sejak UU Minerba diundangkan.
"Bisa diartikan tidak ada lagi renegosiasi perpanjangan kontrak dan tahun 2010, semua substansi KK harus mendapatkan izin usaha dari negara," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
