Bisnis.com, BANDUNG -- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat meminta PT Pertamina memperbaiki sistem penyaluran elpiji 3 kilogram secara tertutup menyusul harga yang terus melambung.
Kepala Disperindag Ferry Sofwan mengaku sejak lama telah mengusulkan perbaikan sistem penyaluran elpiji 3 kilogram kepada pihak Pertamina. Namun, hingga saat ini belum ada realisasinya.
“Perbaikan sistem penyaluran ini sangat penting karena elpiji 3 kilogram merupakan barang subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro,” katanya di Bandung, Minggu (1/3/2015).
Saat ini, jelasnya, elpiji 3 kilogram banyak digunakan oleh orang-orang yang tidak berhak. Banyak masyarakat yang mampu yang beralih menggunakan gas elpiji 3 kilogram dari sebelumnya menggunakan elpiji 12 kilogram akibatnya di beberapa daerah mengalami kelangkaan.
Agar penyaluran elpiji 3 kilogram tersebut tepat sasaran sistem penyalurannya harus dilakukan secara tertutup seperti halnya penyaluran beras untuk rakyat miskin yang lebih efektif dan tepat sasaran.
“Dengan menggunakan system tertutup akan dapat mencegah orang yang tidak berhak membeli elpiji bersubsidi tersebut. Karena pembeliannya dilakukan dengan menggunakan data rumah tangga sasaran [RTS]. Penyaluran elpiji 3 kilogram harus dilakukan dengan by name by address seperti penyaluran beras untuk rakyat miskin,” katanya.
Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar Sumarwan mengatakan pihaknya tidak berharap kenaikan elpiki saat ini tidak disikapi dengan panic buying karena sudah ada langkah antisipasi.
"Saat ini sedang kita antisipasi, terutama di daerah Bogor, Depok, Bekasi dan Garut," katanya.
Dia memperkirakan di sejumlah daerah pelosok telah terjadi peralihan pengguna kayu bakar ke gas. Hal ini membuat permintaan elpiji tabung melon meningkat.
Permintaan yang melonjak tersebut, lanjutnya, tidak sebanding dengan pasokan elpiji 3 kg.
"Jatah pasokan setiap kabupaten/kota masih relatif sama seperti sebelumnya," katanya.
Menurutnya, bukan perkara mudah untuk mengusulkan penambahan jatah kuota elpiji. Pemerintah kab/kota mengajukan penambahan kuota dengan dasar berbagai faktor pertimbangan, seperti data penambahan jumlah penduduk, peningkatan konsumsi, dan lain-lain.
"Permintaan elpiji 3 kg meningkat tapi kuota belum dinaikan, sehingga seolah-olah elpiji langka," katanya.
Pihaknya khawatir jika isu kelangkaan ini makin kuat akan membuat masyarakat panik dengan memborong gas bersubsidi tersebut.
Pemprov sendiri telah melakukan koordinasi dengan Pertamina untuk mengusulkan penambahan pasokan.
"Kita akan bantu jika ada usulan penambahan kuota dari kabupaten/kota," bebernya.
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengungkapkan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang terjadi di Kota Bandung sejak beberapa hari lalu disebabkan banyaknya pembeli dari luar Bandung yang memborong.
Hingga saat ini kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di Bandung mengakibatkan harga barang tersebut melonjak naik dari yang biasanya sekitar Rp15.000-Rp17.000 per tabung menjadi Rp23.000-Rp25.000 per tabungnya.
"Jadi saya sudah teliti, itu ternyata gas elpiji 3 kilogram di Bandung menurut laporan Pertamina banyak diborong oleh pembeli dan agen di luar Bandung," katanya.
Menurutnya, hingga saat Pemkot Bandung dan Pertamina sudah bersepakat untuk menaikan jumlah stok atau ketersediaan, sehingga tidak ada lagi masalah kelangkaan.
Wali kota yang akrab disapa Emil ini menyatakan seharusnya memang terdapat sistem untuk mengawasi tingginya permintaan yang justru dinikmati bukan oleh masyarakat Bandung.
"Kita tidak tahu pembeli orang mana, harusnya ada sistem tapi ternyata tidak misalnya ditanya KTP. Jadi antara kata Pertamina cukup untuk kebutuhan Bandung tetapi ternyata temuannya tidak, solusi jangka pendeknya menambah kuantitasnya," ujarnya.
Ketua Hiswana Migas Bandung-Sumedang Indra Hutabarat memintah pemerintah daerah segera mengajukan tambahan kuota gas elpiji 3 kilogram ke Pertamina. Hal ini demi meredam kelangkaan dan mahalnya harga elpiji bersubsidi tersebut.
Menurutnya, daerah yang mengalami gejolak elpiji 3 kilogram dapat mengajukan penambahan pasokan. Pertamina akan melakukan ekstra droping 50% dari pasokan harian.
Pihaknya sendiri telah minta pemda di wilayahnya untuk mengajukan penambahan kuota dari alokasi harian sebanyak 225.000 tabun.
"Kami akan terus melakukan pengecekan ke lapangan soal perkembangan stok dan harga elpiji 3 kilogram," katanya.
Pihaknya juga meminta masyarakat berperan dalam pengawasan gas elpiji 3 kilogram dan dapat melaporkan jika menemukan harga yang dinilai kurang wajar kepada Hiswana Migas.
"Kami punya layanan khusus untuk menampung laporan dari masyarakat jika ada yang mempermainkan harga," katanya.
Pertamina distribusi Jawa Bagian Barat melakukan pemutusan hubungan usaha (PHU) terhadap sejumlah pangkalan yang kedapatan menimbun gas elpiji 3 kilogram.
External Relation Pertamina Jawa Bagian Barat Milla Suciyani mengatakan pangkalan yang kedapatan melakukan tindakan yang mengarah pada penimbunan dengan cara menyimpan tambung isi itu ada di daerah Bogor. Atas ulahnya tersebut, Pertamina langsung melakukan PHU.
"Pemantauan di lapangan terus kami lakukan. Empat pangkalan lain di Bogor dan Cibinong tengah kami pantau dan apabila terbukti melakukan penahanan distribusi elpiji 3 kilogram maka akan dikenakan sanksi PHU melalui agennya," katanya.
Lebih lanjut Milla mengungkapkan, bahwa monitoring ketat terus dilakukan melalui SIMOL3K (Sistem Monitoring Distribusi Elpiji 3 Kg). Sejauh ini, Pertamina dapat memastikan bahwa distribusi elpiji 3 Kg dari Pertamina ke agen dan pangkalan berjalan normal dan tidak ada kendala pasokan.
Menindaklanjuti keluhan masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh elpiji 3 kilogram, tim Pertamina telah melakukan pengecekan ke lapangan.
"Dalam pengecekan ke lapangan ini kami bekerja sama dengan pemda, Hiswana dan pihak Kepolisian karena sesuai Peraturan Menteri ESDM No.26/2009 pengawasan diluar agen dan pangkalan merupakan tanggung jawab bersama," ujarnya.
Selain meningkatkan pengawasan, Pertamina pun telah menambah pasokan di Bogor sekitar 260.000 tabung elpiji 3 kilogram dan Depok 93.000 tabung. Daerah-daerah lain, juga diberikan tambahan pasokan sebanyak 50% dari alokasi hariannya, seperti Cirebon, Majalengka, Kuningan, Garut, dan Cianjur.
"Hal ini dilakukan untuk memastikan elpiji tiga kg tersedia dan mudah didapatkan masyarakat dengan harga wajar," paparnya.
Pengamat Ekonomi dari Unpas Acuviarta Kartabi mengatakan masyarakat harus langsung membeli elpiji 3 kilogram ke tingkat pangkalan atau SPBU. Hal ini agar harga jualnya sesuai dengan yang ditetapkan Pertamina dan pemerintah.
"Jika terjadi lonjakan harga yang tidak wajar segera laporkan ke Pertamina atau pemerintah daerahnya masing-masing," ujarnya.
Dia menjelaskan melambung harga elpiji 3 kilogram sangat berbahaya karena akan mendorong laju inflasi yang berujung pelemahan daya beli masyarakat. Padahal, konsumsi masyarakat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
"Masyarakat tidak punya alternatif elpiji. Minyak tanah sulit didapat dan harganya lebih mahal," ujarnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
