Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk menanyakan proses hak angket yang diajukan DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD provinsi tersebut.
Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, mengatakan Presiden Joko Widodo ingin mengetahui proses yang harus dilalui setelah DPRD DKI Jakarta menyetujui hak angket terhadap dirinya. Pasalnya, hal tersebut dapat berakibat pada dipecatnya Basuki sebagai kepala daerah.
“Kalau hak angket menyatakan dan saya terbukti salah, maka akan dilaporkan ke MA [Mahkamah Agung], kemudian saya dipecat,” katanya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2/2015).
Basuki menuturkan Presiden tidak dapat menolak keputusan MA, dan harus segera mengeluarkan surat keputusan pemecatan dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Meski demikian, dia memperkirakan proses tersebut akan selesai pada tahun depan.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo sendiri masih berkomitmen untuk menerapkan e-budgeting untuk mempersempit celah korupsi anggaran. Apalagi, e-budgeting APBD DKI Jakarta mulai digagas saat Presiden masih menjabat sebagai gubernur.
“Beliau yakin yang paling penting itu APBD tidak boleh dikorupsi. Kalau dikorupsi, dan tidak ada titipan, maka serapan anggaran akan semakin baik,” ujarnya.
Basuki juga menyebutkan Presiden Joko Widodo tetap berkomitmen untuk tidak mencampuri persoalan hukum yang terjadi di DKI Jakarta, dan dirinya hanya menjelaskan konsekuensi dari hak angket yang diajukan DPRD.
“Hasil hak angket itu bisa dibawa ke MA dan dijadikan dasar hukum untuk memecat gubernur,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
