.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa keputusan pemerintah menggelar upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-80 RI di Jakarta bukan berarti Ibu Kota Nusantara (IKN) dikesampingkan.
Bahlil mengatakan, keputusan itu sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan berbagai aspek teknis di lapangan.
"Apapun yang diputuskan [pemerintah pusat] jangan dikaitkan dengan urusan seolah-olah IKN di nomor kesekian, enggak dong. Pastikan banyak pertimbangan transportasi, kemudian tempat tinggal. Kita kan kemarin di sana terbatas kan," jelas Bahlil dalam acara Musda ke-11 DPD Golkar Jakarta.
Bahlil kemudian menjelaskan, bahwa pelaksanaan upacara di IKN pada tahun 2024 lalu dilakukan dengan kondisi terbatas. Oleh karena itu, lanjutnya, keputusan lokasi HUT tahun ini diputuskan dengan mempertimbangkan fasilitas.
"Kita kemarin waktu upacara di IKN di 2024 itu sangat terbatas. Karena fasilitasnya memang yang harus kita butuh siapkan dengan baik," ujarnya.
Lebih lanjut, Bahlil juga menekankan bahwa tahun ini merupakan masa awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, menurutnya, tidak perlu ada perdebatan berlebihan terkait lokasi upacara.
Baca Juga
"Nah ini kan tahun pertamanya Pak Presiden, Pak Prabowo. Jadi mau di IKN atau mau di Jakarta nggak usah dipersoalkan lah ya," jelasnya.
