Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri minta pemerintah daerah agar tidak membuat acara di hotel dan restoran jika tidak bersifat urgent.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya mengakui pihaknya telah memberikan ruang kepada pemda agar menggelar rapat dan partemuan di hotel dan restoran.
Menurut Bima, kebijakan tersebut adalah bentuk dukungan dari pemerintah pusat untuk pemulihan perekonomian daerah, terutama di sektor perhotelan dan pariwisata.
"Pak Menteri memberikan satu ruang bagi teman-teman kepala daerah atas dasar data-data yang kami miliki terkait dengan belanja daerah yang harus terus didorong, dimaksimalkan," tuturnya di Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Meskipun sudah diizinkan, namun kata Bima pemda harus bisa memilah kegiatan yang bersifat urgent dan tidak. Jika kegiatan itu tidak bersifat mendesak dan substantif, maka Bima mengimbau agar tidak buat acara di hotel maupun restoran.
"Kalau istilah Pak Menteri, kalau tidak perlu, tidak usah dibuat perlu. Kalau tidak ada urgensinya, tidak usah diprioritaskan,” kata Bima.
Baca Juga
Selain itu, menurut Bima, kegiatan rapat juga tetap dibatasi dari sisi frekuensinya, Tujuannya, kata Bima adalah menjaga efektivitas kegiatan sekaligus mencegah pemborosan anggaran.
Namun demikian, kegiatan tersebut, kata Bima, diharapkan mampu menggerakkan sektor ekonomi, terutama perhotelan, serta mengantisipasi dampak negatif seperti pemutusan hubungan kerja (PHK)..
“Yang penting adalah roda ekonomi di daerah berjalan. Yang penting ekosistem perhotelan–pariwisata kembali hidup,” ujar Bima.
