Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah pusat dinilai harus memperbaiki cara berkomunikasi dengan publik terkait kebijakan yang akan diterapkan.
Pasalnya, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak terkomunikasikan kepada publik dengan baik.
Dosen Ilmu Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Encep Dulwahab mengatakan bahwa sejumlah kebijakan baru yang diterapkan pemerintah pusat terkesan mengesampingkan dampak psikologis terhadap publik.
“Sejak [pemerintahan Presiden Prabowo Subianto] menjabat setelah dilantik, komunikasi politik pejabat di pusat itu terkesan kurang baik,” ungkapnya belum lama ini.
Dia menyontohkan beberapa komunikasi publik yang kurang baik adalah, kebijakan tarif PPN 12%, pembatasan penjualan LPG 3 kilogram, efisiensi anggaran, kasus pagar laut, dan terakhir respons pemerintah saat dikritik warganya.
“Kita bisa lihat bagaimana pemerintah pusat, harusnya presiden menghindari ungkapan ndasmu, dan lain-lain. Kemudian, statement publik para menteri juga terlihat meremehkan publik,” ungkapnya.
Baca Juga
Menurutnya hal ini memang harus diperhatikan oleh Prabowo agar segala kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah bisa sampai dengan utuh kepada publik. Sehingga segala niat baik dari kebijakan tersebut bisa tersampaikan.
“Jadi kalau dikritik, pemerintah bisa menjawab kritikan itu oleh juru bicara, jangan langsung oleh presiden,” ungkapnya.
Sementara itu, Dosen Fisip Unpar Kristian Widya Wicaksono mengatakan kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintahan pusat memang mayoritas langsung menyentuh ke masyarakat, sehingga sudah pasti mendapatkan reaksi, baik dukungan maupun tentangan.
Namun, hal tersebut harus disikapi dengan bijaksana oleh pemerintah sehingga tidak menambah efek dari aturan tersebut. Ia mengatakan, tagar #IndonesiGelap dan #KaburAjaDulu merupakan respons dari sehumlah kebijakan yang harus disikapi dengan bijak.
“Itu merupakan ekspresi, jadi pemerintah harus bisa menjelaskan, jangan malah melakukan pernyataan publik yang kurang baik,” jelasnya.
