Bisnis.com, JAKARTA - Ibu Kota Nusantara (IKN) diusulkan menjadi pusat industri yang terintegrasi dengan pelabuhan besar karena berada di jalur pelayaran internasional.
Anggota DPR RI Komisi VII Bambang Haryo Soekartono mengusulkan pemerintah melakukan evaluasi ulang terhadap IKN yang menjadi Pusat Pemerintahan.
Menurutnya, menempatkan ibu kota negara dan pusat pemerintahan di wilayah yang berada di jalur pelayaran internasional, membuka celah ketidakamanan bagi Presiden dan Wakil Presiden.
"Keamanan dan keselamatan Presiden dan Wakil Presiden menjadi rentan, karena wilayah IKN ini beraa di jalur pelayaran internasional," kata Bambang Haryo dalam keterangannya, dikutip Rabu (19/2/2025).
Dia menambahkan kondisi IKN berbeda dengan Jakarta yang masih terlindung dengan adanya Kepulauan Seribu dan tidak dilewati oleh jalur pelayaran internasional. Selain itu, masih ada gugusan pulau lainnya, yang menjadi bagian pengamanan, seperti Pulau Bangka Belitung, Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatra.
Apalagi, lanjutnya, daratan IKN tersebut mudah terbakar karena lahannya yang berbasis batu bara, ini sangat rentan terhadap kebakaran yang bisa dibuat oleh pihak yang ingin mengacaukan negara.
Baca Juga
Menurutnya, dengan risiko yang besar, maka biaya keamanan untuk menjaga keselamatan Kepala Negara bakal meningkat. Belum lagi, IKN ini sangat dekat dengan negara tetangga Malaysia, Brunei Darrussalam, dan Filipina.
Dia mengusulkan IKN menjadi Ibu Kota Negara kedua yang dilengkapi dengan pusat industri yang berskala besar. Hasil industri bisa dengan mudah diangkut oleh transportasi laut internasional.
Apalagi lokasi tersebut berada di tengah tengah antara Asia Timur (Jepang, Cina, Korea dan Taiwan), dengan Australia, maka wilayah tersebut bisa membuka peluang untuk menampung relokasi industri negara negara Asia Timur dan Asia Tenggara untuk dipasarkan ke Australia dan sebaliknya.
"Ongkos logistik hasil industri tersebut menjadi lebih murah , cepat dan tentu lebih aman karena jarak pemasarannya lebih dekat. " ujarnya.
