Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuat inisiatif untuk menampung aspirasi warga melalui program Lapor Mas Wapres yang resmi dibuka mulai 11 November 2024 lalu.
Gibran semula optimistis melalui program tersebut pemerintah bisa lebih responsif pada saat menangani laporan dan aduan dari semua masyarakat di Indonesia.
Pasalnya, tidak sedikit masyarakat yang membuat laporan namun tidak ditindaklanjuti oleh lembaga maupun kementerian, sehingga dibuatlah program Lapor Mas Wapres.
"Kepada yang saya cintai, seluruh warga negara Indonesia, mulai besok, saya akan membuka pengaduan dari masyarakat Indonesia secara terbuka untuk umum,” tulis Gibran melalui akun Instagram @gibran_rakabuming.
Masyarakat pun bisa melaporkan seluruh aduannya baik secara langsung datang ke kantor wapres yang berlokasi di Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat, maupun lapor secara daring, meskipun per hari hanya boleh 60 laporan saja.
Namun sayang seribu sayang, fasilitas layanan yang memangkas birokrasi itu banyak digunakan masyarakat untuk membuat laporan aneh-aneh. Salah satu yang menarik adalah laporan tentang kebohongan Presiden Jokowi yang berjanji ingin memberikan sapi ke warga Bekasi atas nama Astinah Septiani (42) jika Covid-19 sudah hilang dari Indonesia.
Baca Juga
Tidak hanya itu, sejumlah nitizen pun turut serta melaporkan akun fufufafa ke Lapor Mas Wapres secara daring yang dibuka mulai pukul 08.00 WIB-14.00 WIB.
Sejak 4 hari dibuka, 11 November 2024 lalu, jumlah aduan yang diterima Lapor Mas Wapres ada sebanyak 296 laporan dari masyarakat.
Rinciannya, pada hari pertama Lapor Mas Wapres, jumlah aduan yang diterima ada sebanyak 62 aduan, lalu pada hari kedua ada 87 aduan, hari ketiga 81 aduan dan hari keempat 60 aduan.
Istana Mengapresiasi
Tenaga Ahli Utama pada Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura mengemukakan antusiasme masyarakat sangat tinggi atas Program Lapor Mas Wapres tersebut.
Dia menjelaskan Program Lapor Mas Wapres itu merupakan upaya dari pemerintah untuk memaksimalkan kinerja para penyelenggara negara di seluruh Indonesia.
"Jadi ini bagaimana penyelenggara negara bisa mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tuntas dan juga terkoordinasi dengan baik," tutur Prita di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (14/11/2024)
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memastikan bahwa program 'Lapor Mas Wapres' dan Lapor.go.id tidak tumpang tindih.
Pasalnya, semua pelaporan di dua kanal tersebut tetap akan ditindaklanjuti pemerintah."Jadi ini memperkuat, bukan menggantikan dan semua yang dicatat di sini, itu pun juga tercatat secara otomatis di input otomatis di lapor.go.id," tuturnya di Kantor Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (19/11).
Program Lapor Mas Wapres tersebut pun tidak hanya menuai pujian, namun juga kritikan. Salah satunya datang dari Pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKopi) Hendri Satrio yang menilai bahwa gebrakan dari orang nomor dua di Indonesia itu murni sebagai program pencitraan.
Apalagi, Hendri juga menilai bahwa tak ada kejelasan bagaimana hasil pengaduan akan direalisasikan secara eksplisit di lapangan. Maka dari itu, dia menilai bahwa program ini sebaiknya diserahkan ke Kepala Daerah.
"Ini program bagus, tetapi ini level Kepala Daerah jadi harusnya setelah ini diturunkan ke level Bupati/Walikota. Mungkin Gibran masih bernostalgia sebagai Walkot, padahal penanganannya tidak bisa sekecil ini,” ujarnya.
