.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono meminta agar ada keterbukaan dalam terjadinya kasus penembakan satu warga negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).
Dave menuturkan bahwa pihaknya sangat menyesalkan kejadian penembakan yang terjadi di sekitar perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia pada Jumat (24/1/2025). Sebab demikian, ia meminta transparansi dari aparat Malaysia dan seluruh pemerintah Indonesia.
"[Keterbukaan] baik itu dari Kementerian P2MI, Kementerian Luar Negeri, BAKAMLA ataupun Angkatan Laut, kepolisian untuk terlibat juga dalam kasus ini," tutur Dave dalam keterangan resminya, Senin (27/1/2025).
Adapun, Dave melanjutkan bahwa menurutnya hal ini menodai dan mencoreng hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia.
Dia juga mengatakan, bahwa jika ada pelanggaran hukum yang mewajibkan aparat Malaysia melakukan kekerasan, menurutnya dapat dijelaskan saja.
"Itu harus ada keterbukaan dan kejelasan, sejauh mana situasinya, hingga sampai harus ada penembakan yang mengakibatkan satu orang WNI kita," ujarnya.
Baca Juga
Terlebih, dia berharap agar persoalan ini dapat diusut hingga selesai tanpa ada yang ditutup-tutupi.
"Dan jangan sampai menjadi preseden yang buruk menutup-nutupi kasus yang menyebabkan orang meninggal," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha mengatakan peristiwa penembakan itu terjadi di sekitar perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia pada Jumat (24/1/2025). APMM menembak WNI lantaran diduga keluar dari Malaysia menggunakan jalur ilegal.
"Penembakan dilakukan karena WNI melakukan perlawanan. Dalam insiden tersebut, 1 WNI meninggal dunia dan beberapa luka-luka," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (26/1/2025).
Dia menambahkan, Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur (KL) masih melakukan pendataan terkait dengan data korban dalam peristiwa penembakan itu.
Lebih jauh, kata Judha, KBRI KL saat ini telah mengirimkan nota diplomatik agar bisa mendorong penyelidikan atas insiden dugaan penggunaan kekuatan berlebihan.
"Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memonitor penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysia dan memberikan bantuan kekonsuleran kepada para WNI," tambahnya.
