Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo buka suara terkait kabinet gemuk di era pemerintahan Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka.
Hashim menjelaskan bahwa kabinet gemuk yang memuat 48 kementerian ini harus dilihat dari hasil akhir program-program yang dijalankan.
Adik dari Prabowo Subianto itu juga menjelaskan program yang dijalankan Prabowo—Gibran adalah untuk mengentaskan kemiskinan di Tanah Air.
Sebagai bentuk keseriusan dalam mengatasi persoalan tersebut, dia mengatakan Prabowo telah mengangkat Budiman Sudjatmiko sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
“Itu berarti Badan ini diberikan tugas untuk menjadi koordinasi antara 48 kementerian, ini agak gemuk memang, tetapi yang penting kita harus lihat output-nya apa,” ujar Hashim di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (23/10/2024).
Menurut Hashim, kabinet gemuk di era pemerintahan Prabowo—Gibran yang terpenting menghasilkan output untuk masyarakat.
Baca Juga
“Kalau kabinet yang lebar yang gemoy ini, kalau bisa output-nya luar biasa,” ujarnya.
Sebelumnya, Hashim juga menyatakan bahwa Prabowo Subianto bakal melakukan evaluasi kinerja para menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih setiap 6 bulan sekali.
“Dan saya sudah dengar bahwa setelah 6 bulan, bulan Maret tahun depan bulan April tahun depan setiap menteri dan wakil menteri akan dievaluasi,” ujarnya.
Hashim menyampaikan bahwa evaluasi itu akan dilakukan jika terbukti para pembantu Prabowo melakukan penyelewengan, termasuk korupsi atau tidak bekerja secara efisien.
“Jadi dalam 6 bulan pertama, maaf, kurang efisien, korup, atau kurang berdaya, lelah, atau kurang tenaga akan dievaluasi dan dia [Prabowo] orangnya tegas,” pungkas Hashim.
Berikut daftar lengkap 48 Kementerian Kabinet Merah Putih:
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
6. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7. Kementerian Koordinator Bidang Pangan
8. Kementerian Sekretariat Negara
9. Kementerian Dalam Negeri
10. Kementerian Luar Negeri
11. Kementerian Pertahanan
12. Kementerian Agama
13. Kementerian Hukum
14. Kementerian Hak Asasi Manusia
15. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
16. Kementerian Keuangan
17. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
18. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
19. Kementerian Kebudayaan
20. Kementerian Kesehatan
21. Kementerian Sosial
22. Kementerian Ketenagakerjaan
23. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
24. Kementerian Perindustrian
25. Kementerian Perdagangan
26. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
27. Kementerian Pekerjaan Umum
28. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
29. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
30. Kementerian Transmigrasi
31. Kementerian Perhubungan
32. Kementerian Komunikasi dan Digital
33. Kementerian Pertanian
34. Kementerian Kehutanan
35. Kementerian Kelautan dan Perikanan
36. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
37. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
38. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
39. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
40. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
41. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
42. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
43. Kementerian Koperasi
44. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
45. Kementerian Pariwisata
46. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
47. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
48. Kementerian Pemuda dan Olahraga.
