Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mencecar pemerintah, khususnya Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, terkait kebocoran data masyarakat yang terus berulang terjadi. Apalagi, kebocoran data NPWP yang terjadi pada Presiden Jokowi, Wapres terpilih Gibran Rakabuming, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Hal tersebut dilakukannya dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Kominfo, Menkopolhukam, dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) di Gedung DPR, Senin (23/9/2024).
Lebih spesifik, kebocoran data yang disoroti Nurul adalah soal kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menkeu Sri Mulyani yang dilakukan oleh Bjorka.
“Ini kejadiannya berulang. sekarang dengan jumlah [data bocor] yang lebih sedikit 6 juta, tapi disitu ada mencakup nomor handphone, email, dan NIK. Dan konon keluarga Bapak Presiden juga kena pencurian data ini,” kata Nurul.
Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu mempertanyakan kepada Menkopolhukam sebenarnya di mana letak masalahnya karena kebocoran data sudah berulang kali terjadi.
“Ini kan menurut saya kita sudah berulang kali, masalahnya sebetulnya di mana sih? Kita ini gemes begitu ya,” tuturnya.
Baca Juga
Dia turut menyampaikan sesuai dengan identifikasinya, masalah utamanya ada di sumber daya manusia (SDM) dan teknologi. Menurutnya, sudah seharusnya tenaga-tenaga profesionalah yang direkrut agar kebocoran data ini tak terjadi lagi.
“Tolong dong jangan sampai kebocoran-kebocoran ini merugikan publik terus. Jadi saya pengen ada tindakan yang komprehensif, supaya kita tidak jadi bangsa yang bisa dianggap gampang. Kita harus memelihara ataupun menjaga bangsa ini untuk menjadi bangsa yang besar, supaya 2045 Indonesia Emas, Indonesia Maju bisa teralisasi,” pinta Nurul.
Pada tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari turur menegaskan bahwa masyarakat butuh respons yang cepat dan tepat perihal kebocoran data.
“Masyarakat butuh respons yang cepat, respons yang tepat. Gak perlu saling menyalahkan,” kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Bjorka memperjualbelikan data nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.
Nama Presiden Joko Widodo dan anak-anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan anak buahnya dalam dugaan kebocoran data itu.
Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun X @FalconFeedsio, akun Bjorka memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums.
Bjorka mengunggah informasi penjualan itu pada Rabu (18/9/2024) pukul 01:08. Data-data itu dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta. Total data tersebut berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.
