Sarat Politis, Reshuffle Kabinet Jokowi Bisa Berdampak Buruk untuk Kepastian Usaha

Bisnis.com, JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai bahwa reshuffle kabinet yang dilakukan menjelang selesainya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak efektif dalam ekonomi dan tidak memberikan dampak positif bagi kepastian hukum dan dunia usaha. 

Ekonom senior Indef, Faisal Basri, mengungkapkan bahwa reshuffle ini bagian dari konsolidasi kekuasaan, dengan melibatkan tokoh-tokoh yang dekat dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Hal ini dinilai dapat memprcepat proses transisi. 

Di lain sisi, Faisal juga menyoroti peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang ditinggalkan Bahlil Lahadalia dan dialihkan ke posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

“Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Pak Tasrif (Arifin Tasif) gitu. Tapi, ini kan memperlancar proses penguasaan tambang ya. Termasuk bagi-baginya, nanti ke siapa aja lagi,” ujar Faisal dalam Diskusi Publik INDEF soal Kemerdekaan dan Moral Politik Pemimpin Bangsa, Senin (19/8/2024). 

Namun, dia juga berharap bahwa adanya harapan positif dalam pemerintahan Prabowo jika sudah menjadi Presiden nanti. 

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, juga menilai bahwa reshuffle ini justru memberikan dampak yang kurang baik pada kepastian hukum dan kepastian dunia usaha. 

"[Pergantian] seharusnya ini justru berdampak buruk, karena menggambarkan kepada dunia bahwa pergantian orang-orang penting di Indonesia itu bisa seketika begitu saja. Tanpa analisi yang mendalam, mendadak dan untuk kepentingan sesaat," ungkapnya. 

Menurutnya yang mempunyai dampak konkrit dan jangka panjang adalah pergantian Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, karena akan menjalankan program makan bergizi gratis. 

Ekonom senior Indef, Didin S. Damanhuri menambahkan bahwa langkah reshuffle ini lebih kepada 'mengamankan' dan lebih politis. 

"Pengamanan nanti setelah ada pergantian mengurus Golkar, ini kemenhukum HAM kan. Belum nanti ada munas PKB. Jadi ada dua partai yang penting ya diamankan oleh Presiden untuk mengamankan kebijakannya. Kebijakan yang menurut saya lebih membangun sebuah authoritarian. Jadi mengontrol seluruh kekuatan politik maupun kekuatan masyarakat," tambahnya. 

Ia juga berharap bahwa Prabowo dapat memberbaiki keadaan, agar tak melanjutkan tradisi kepemimpinan yang dinilai memiliki banyak kerusakan. 

Adapun, jika Prabowo mengalami krisis besar dalam pemerintahannya, taruhannya sang Presiden Terpilih akan menerima legasi yang buruk. Hal ini menjadi pilihannya.