Bisnis.com, JAKARTA — Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi menepis isu miring tentang pemangkasan anggaran makan siang gratis dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per anak.
Hasan menegaskan program makan siang gratis atau makan bergizi gratis baru disimpulkan sampai alokasi anggaran senilai Rp71 triliun pada 2025.
Oleh karena itu, Hasan dengan tegas membantah informasi lain terkait perkembangan program ini. Termasuk, soal alokasi anggaran makan siang gratis menjadi Rp7.500 per orang saat kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Dia juga menuturkan sejauh ini pihaknya masih melakukan riset dan uji coba atau pilot project terkait program makan bergizi gratis ini. Nantinya, hasil uji coba ini bakal menjadi landasan untuk mencapai kesimpulan mulai dari harga hingga menu makanan untuk tiap anak.
Hasan juga memerinci saat ini riset program tersebut sudah mencapai uji coba yang dilakukan pada tingkat SD, SMP, SMA hingga ibu hamil. Bahkan, Hasan mengaku tingkat riset tersebut sudah mencapai level seluruh Indonesia.
"Saat ini tim pakar sedang melakukan pilot project, uji coba, ini evidence by riset. Jadi riset yang dikerjakan sekaligus. Dari sana kita akan mendapatkan finding spending. Apa saja temuannya, apa yang diperbaiki, apa yang harus diantisipasi, dan pada akhirnya itu mendapatkan kesimpulan," ujar Hasan di media center TKN Prabowo-Gibran, Jumat (19/7/2024).
Baca Juga
Dia juga menekankan, program makan gratis ini bakal sejalan dengan dua pesan Prabowo, yaitu terkait dengan pemenuhan standar kecukupan gizi dan pengoptimalan penerima manfaat dari anggaran Rp71 triliun.
Secara terperinci, Hasan menyampaikan bahwa nantinya standar kecukupan gizi itu akan disandarkan atas keputusan ahli gizi yang telah ditunjuk oleh tim gugus tugas.
Selanjutnya, terkait harga sekali makan pada program ini bakal disesuaikan dengan nilai bahan baku di setiap daerah dan diracik dengan kebutuhan gizi satu porsi makanan per anak.
"Jadi semua proses riset, semua proses kajian dan pilot project akan bersandarkan pada dua arahan Prabowo Subianto. Kebutuhan gizi akan ditentukan ahli gizi. Jadi, tidak ada itu main harga segini. Itu belum ada, angka itu belum ada sama sekali," pungkasnya
Isu Anggaran Dipangkas
Sebelumnya, presiden terpilih Prabowo Subianto disebut berencana memangkas alokasi anggaran makan siang atau makan bergizi gratis menjadi Rp7.500-Rp9.000 per anak.
Pernyataan itu diungkapkan oleh Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan dalam acara Market Outlook 2024. Ia mengaku telah diajak berdikusi untuk efisiensi anggaran hingga Rp71 triliun.
Pemangkasan tersebut dipertimbangkan agar pemberian makan siang gratis bisa merata ke semua anak di seluruh wilayah Indonesia.
Kemudian program makan siang gratis juga akan dilakukan secara bertahap, dengan anggaran yang sudah disediakan.
"Kemudian tugasnya Pak Presiden terpilih ke tim ekonomi ini adalah untuk memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin, lebih hemat dari Rp15.000 mungkin ke Rp9.000, ke Rp7.500 kira-kira begitu,” katanya dikutip dari Youtube Mandiri Investasi, Kamis (18/7/2024).
Reaksi Gibran
Pernyataan Heriyanto sontak memicu gelombang komentar dari berbagai pihak.
Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut bahwa sampai saat ini belum ada kepastian mengenai pemangkasan anggaran.
"Kata siapa, tunggu kepastiannya dulu," kata Gibran saat ditanya soal pemangkasan anggaran program makan bergizi di Solo, Kamis (18/7), dikutip dari Antara.
Karena belum pasti, Gibran meminta media massa untuk tidak memberitakan hal yang belum pasti. "Ditunggu dulu, jangan memberitakan hal-hal yang belum pasti," ucap Gibran.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa anggaran makan siang gratis senilai Rp15.000/porsi sudah ideal dan sudah diujicobakan di beberapa tempat.
"Termasuk Solo hari Senin ada uji coba makan siang gratis. Nanti saya ajak ya," kata Gibran.
Pihaknya pun sudah melibatkan banyak ahli gizi dan meminta adanya masukan dari orang tua murid, murid, maupun guru soal program tersebut.
"Kalau ada masukan monggo disampaikan ke kami. Nanti saya ajak uji coba ya," pungkasnya.
Anggaran dari Mana?
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga ikut buka suara terkait rencana pemangkasan anggaran makan bergizi gratis Rp15.000 per anak pada tahun depan.
Airlangga menekankan bahwa alokasi secara total masih akan sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
“Enggak, dalam RAPBN masih sama, namun nanti implementasi punya fleksibilitas,” tutur Airlangga, Selasa (16/7/2024).
Adapun Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono buka suara terkait isu pemangkasan anggaran makan bergizi gratis yang semula senilai Rp15.000 per anak, menjadi Rp7.500 per anak.
Thomas, keponakan Prabowo yang baru dilantik menjadi Wamenkeu II ini, enggan menjawab pertanyaan terkait program prioritas presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tersebut.
Dirinya hanya menegaskan, bahwa program Prabowo akan diselaraskan dengan RAPBN dan berdasarkan tata kelola yang baik, akuntabel, pruden, disiplin, dan kredibel.
“Semua hal yang menyangkut program presiden terpilih dan sebagainya akan selaras dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tadi,” tegasnya dalam konferensi pers, Kamis (18/7/2024).
Dinilai Cukup Besar
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa anggaran Rp7.500 per porsi untuk makanan bergizi gratis, dinilai sudah sangat besar.
"Saya kira untuk daerah tertentu Rp7.500 sudah sangat besar itu," kata Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, kebijakan mengenai anggaran makan bergizi gratis yang turun menjadi Rp7.500 per porsi ini masih digodok.
"Jadi ini masih dalam proses pematangan. Tetapi insya Allah berapapun nilainya yang penting memenuhi standar, standar untuk kesehatan," katanya.
Dia mengatakan nominal tersebut tidak dapat disebut terlalu kecil untuk semua daerah, karena harga jual beli bahan makanan dan tingkat kemahalan di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda.
"Untuk daerah tertentu, memang mungkin kecil, karena itu nanti pasti akan dilihat dari sisi tingkat kemahalan masing-masing daerah," katanya
