Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal menampati kantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada bulan ini karena infrastruktur pendukung belum sepenuhnya siap.
Namun demikian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjamin pelaksanaan upacara bendara 17 Agustus tetap akan digelar di IKN.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menilai bahwa sarana dan prasarana yang ada di IKN sudah siap untuk menggelar upacara bendera 17 Agustus. Bahkan, Basuki juga memprediksi akhir Juli 2024 ini, seluruh sarana dan prasarana surah rampung di IKN.
"Saya dari Kementerian PUPR bertanggung jawab penuh untuk menyiapkan sarana dan prasarana. Sampai sekarang prasarananya Insya Allah nanti pada Juli ini telah selesai," tuturnya di Jakarta, Selasa (9/7/2024).
Dia menjelaskan bahwa Kantor Presiden dan Istana Presiden serta semua kantor Menteri Koordinator sudah hampir beres, hanya tinggal ditempati saja di IKN nanti.
"Kantor-kantor Menko yang 4 lantai dari 4 tower, tiga lantai sudah siap bahkan nanti dipakai para petugas dan peserta upacara, lapangan upacara juga sudah selesai," kata Basuki.
Baca Juga
Basuki menjelaskan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2024 nanti, dirinya bersama para anggota Paskibraka bakal ke IKN untuk mempersiapkan dan beres-beres lapangan upacara bendera.
"Saya mau bersihkan dulu kawasannya, lalu tanggal 10 Agustus juga semua Paskibraka sudah move ke IKN," katanya.
Batal Bulan Ini
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal pindah kantor ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada bulan ini karena infrastruktur yang belum siap.
Hal ini disampaikan olehnya saat lepas bantuan kemanusiaan Untuk Papua Nugini dan Afganistan, Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).
"Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, [tinggal] pindah, " katanya kepada wartawan.
Lebih lanjut, ayah Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep itu membenarkan telah memperoleh laporan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terkait perkembangan pembangunan di IKN.
Menurutnya, dari laporan Basuki, pembangunan kantor Presiden belum sepenuhnya rampung. "Sudah [terima laporan] dari PUPR tetapi [kantor Presiden] belum [siap]," pungkas Jokowi.
Presiden Ke-7 RI itu sebelumnya dikabarkan bakal mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024 atau tepatnya sebulan jelang perhelatan Upacara HUT Kemerdekaan ke-79 RI.
Menanggapi hal itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengaku bakal mempercepat penyiapan sarana dan prasarana kantor presiden di IKN.
“Kami siapkan prasarananya, kalau beliau ke sana kita siapkan dulu. Insya Allah [sudah siap kantornya],” kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).
Basuki menyebut dirinya bakal bertolak ke IKN pada 18 Juli 2024 untuk mengecek progres pembangunan. Khususnya, terkait dengan kesiapan distribusi air minum jelang penyelenggaraan Upacara 17 Agustus di Ibu Kota baru RI tersebut.
Adapun, Kementerian PUPR menargetkan bahwa distribusi air bersih di IKN dapat mulai dilakukan pada 15 Juli 2024.Proses distribusi air bersih di IKN itu sedikit mengalami perlambatan dari target awal yang ditetapkan untuk commissioning Juni 2024.
Basuki menjelaskan, tingginya curah hujan di wilayah Penajam Paser Utara menjadi hal yang cukup menghambat realisasi tersebut.
“Kira-kira tanggal 18 Juli saya ke sana, mau mengecek air minum. Air minumnya kalau sudah bisa Insya Allah [Presiden bisa pindah]. Karena hujan terus di sana, tiap hari kan saya monitor,” tegas Basuki.
Disentil PDIP
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang batal pindah kantor ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara pada bulan ini karena infrastruktur yang belum siap.
Djarot mengaku bingung karena pemerintah seakan terburu-buru ingin pindah kantor dan menggelar Upacara 17 Agustus di IKN. Padahal, lanjutnya, sarana dan prasarananya belum memadai.
"Kalau terlalu dipaksakan ya begitu hasilnya. Listrik belum masuk, air juga belum masuk, infrastruktur juga masih belum siap gitu ya. Artinya apa? Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa," jelas Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyarankan agar segala target yang kurang realistis di IKN tidak dipaksakan. Dia takut implementasinya malah akan bermasalahnya.
Apalagi, Djarot mengingatkan bahwa pemerintah presiden terpilih periode 2024–2029 Prabowo Subianto akan gunakan banyak anggaran untuk program makan siang gratis. Oleh sebab itu, dia meyakini ke depan pembangunan IKN akan sulit dikebut.
"Makanya di awal jangan terlalu pede [percaya diri] gitu loh. Kan sebelumnya menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga," ujarnya.
