Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih kredibel dalam melaksanakan proses pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
Alasannya, orang nomor satu di Indonesia itu menilai lembaga tersebut telah terbukti mampu melaksanakan penyelenggaraan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dengan sangat baik.
Hal ini disampaikan olehnya saat lepas bantuan kemanusiaan Untuk Papua Nugini dan Afganistan, Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).
“Oh kan sudah sukses, menyelenggarakan pemilu pilpres dengan baik dan lancar tidak ada masalah,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan.
Menurut catatan Bisnis, kredibilitas KPU kembali menjadi sorotan pasca-pemecatan mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari akibat perkara asusila.
Hasyim Asy'ari dipecat dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena terbukti melanggar etik. Hasyim yang sejatinya menjabat Ketua KPU untuk 2022–2027 itu terbukti melakukan tindak asusila kepada salah seorang petugas Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Pemilu 2024.
Kasus ini pun menambah panjang daftar komisioner atau pimpinan KPU yang terjerat masalah dan berujung pemberhentian. Sebelumnya sudah ada eks Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik yang dipecat karena menetapkan hasil pemilu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan validitas dan kredibilitasnya.
Selain itu, mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kasus suap penetapan anggota DPR periode 2019–2024 dengan tersangka Harun Masiku.
Di sisi lain, pemecatan Hasyim juga membuka sejumlah fakta ihwal ‘kemewahan’ fasilitas yang digunakan komisioner KPU. Tak mengherankan, kredibilitas KPU sebagai 'wasit' Pilkada 2024 kembali tergugat.
Padahal, saat ini KPU sedang menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak di 37 Provinsi dan 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pilkada Serentak 2024 akan memuncak pada hari pemungutan suara yakni Rabu, 27 November 2024.
Salah satu tokoh yang lantang menyoroti penyimpangan komisioner KPU adalah Mahfud Md. Bahkan akibat kasus Hasyim Asy'ari, eks Menko Polhukam itu menilai KPU saat ini tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada.
Berdasarkan informasi lanjutan terkait putusan DKPP terhadap Hasyim Asy'ari, Mahfud menyoroti pemakaian tiga mobil dinas mewah setiap komisioner KPU.
"Ada juga penyewaan jet untuk alasan dinas yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang [maaf] asusila. DPR dan pemerintah perlu bertindak, tidak diam," tulis Mahfud Md dalam cuitannya di platform media sosial X, pada Minggu (7/7/2024),
Alhasil, Mahfud menilai secara umum KPU kini tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada Serentak 2024. Pasalnya, kontestasi politik tersebut berperan sangat penting bagi masa depan Indonesia.
Namun, Mahfud mengeklaim bahwa pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada 2024.
"Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK. Pilpres dan Pileg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat," tandas Mahfud.
