Bisnis.com, JAKARTA — Panglima TNI Agus Subiyanto mengatakan bahwa sebanyak 650 personel saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran sebagai pasukan perdamaian di Gaza, Palestina.
Dia menegaskan bahwa konsep operasi misi pengiriman pasukan perdamaian di Palestina, akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang saat ini telah masuk dalam proses pendaftaran atau tingkat level 1," katanya, di Komisi I DPR RI, pada Kamis (6/6/2024).
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa jika mandat PBB tentang pergelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah Indonesia akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2.
"Pada tingkat 1 pledging saat ini berupa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran dan merupakan tanggung jawab Mabes TNI," ujarnya.
Kemudian, dia melaporkan perkembangan kesiapan pledging hingga saat ini, bahwa surat pendaftaran, dan data organisasi, serta tugas baik bidang personel dan materiil sudah dilengkapi.
Baca Juga
Namun demikian, menurutnya, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti di antaranya rencana kebutuhan anggaran Keputusan Presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan dan permohonan akun pledging kepada PBB.
Selanjutnya, untuk kesehatan personil dan materiil serta kesiapan dukungan anggaran pledging, dia mengatakan hingga kini masih perlu perhatian bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini.
Dia mengatakan bahwa Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI juga menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi Joint Humanitarian Operation, tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina.
Adapun saat ini, dia menegaskan bahwa dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk operasi bersama negara-negara Asean.
Di sisi lain, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan siprus Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS) untuk penggunaan Dermaga apung sementara di daerah operasi.
