Bisnis.com, JAKARTA — Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengungkapkan kekhawatirannya ihwal rencana penambahan jumlah kementerian pada masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Anggota Badan Legislasi DPR RI itu menilai rencana itu akan berdampak pada sejumlah hal. Salah satunya, jelas dia, bisa berdampak pada upaya Indonesia yang saat ini ingin menjadi negara maju dengan cara masuk ke dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Menurut Mardani, penambahan jumlah kementerian oleh Prabowo dan Gibran bisa mengganggu rencana Indonesia di dalam OECD.
"Kita bisa jadi makin jauh dari reformasi birokrasi karena pembangunan institusi adalah salah satu syarat. Malah ini bisa mengganggu rencana kita masuk OECD," tuturnya di Jakarta, Selasa (14/5/2024).
Mardani menilai jika jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran bertambah maka hal tersebut juga berdampak pada biaya pegawai dan biaya lain yang makin besar.
"Saya cuma khawatir kalau makin besar berarti biaya pegawai akan makin besar, koordinasi sinergi akan makin sulit," kata Mardani.
Baca Juga
Selain itu, Mardani juga mengaku terkejut karena adanya undangan agenda rapat Baleg untuk membahas revisi Undang-Undang No. 39/2008 tentang Kementerian Negara pada Selasa (14/5/2024).
Mardani mengemukakan bahwa terkait penambahan kementerian ini, reformasi birokrasi harus selalu menjadi pertimbangan utama.
”Kalau makin banyak kementerian khawatir akan susah koordinasi, susah sinergi, susah kolaborasi. Kalau mau ikut jalan reformasi birokrasi, mestinya kan kementerian justru mengecil, bukan membesar,” ujarnya.
