Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masuk dalam radar bursa calon gubernur DKI Jakarta. Kabar itu pertama kali diungkapkan oleh politikus PDIP DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak.
Nama Sri Mulyani muncul bersama dengan kandidat lainnya yakni Tri Rismaharini, Adi Wijaya, hingga bekas Panglima TNI Andika Perkasa.
"Di internal, masuk melihat nama-nama yang masuk sejauh ini ada Bu Risma, Bu Sri Mulyani, Pak Andika, dan Pak Adi Wijaya," kata Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak dilansir dari Antara.
Namun demikian, Gilbert mengungkapkan bahwa keputusan siapa yang akan pasti dicalonkan pada Pilgub DKI akan disampaikan setelah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP PDIP di akhir Mei 2024.
"Itu nanti akan ketahuan setelah rakernas pada bulan ini," ujarnya.
Jawaban Stafsus Yustinus
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo buka suara terkait kabar Sri Mulyani Indrawati yang masuk dalam bursa calon gubernur Jakarta.
Prastowo menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi dengan partai politik manapun terkait hal tersebut.
Menurutnya, Sri Mulyani juga tidak dalam kapasitas untuk mengomentari, membahas, ataupun terlibat dalam diskusi itu.
Baca Juga
“Kalau terkait rumor atau informasi yang menyebutkan bu Sri Mulyani katanya masuk bursa bakal calon gubernur DKI/DKJ, kami dapat sampaikan sejauh ini sama sekali tidak ada komunikasi antara bu Sri Mulyani dengan parpol manapun,” katanya saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2024).
Prastowo menyampaikan bahwa Sri Mulyani saat ini fokus menyiapkan transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Jadi sekarang fokus saja menyiapkan transisi yang baik supaya transisi pemerintahan dari pak Jokowi ke pak Prabowo berjalan dengan smooth,” jelasnya.
Dia menambahkan, Sri Mulyani pun memilih untuk fokus menjalankan tugasnya saat ini, memimpin dan mengelola Kementerian Keuangan dengan baik.
“Jadi sama sekali belum ada pembicaraan langsung dan tidak langsung,” kata dia.
Meski demikian, Prastowo mengatakan bahwa pihaknya menghormati aspirasi atau diskusi yang berkembang di masyarakat tersebut.
“Itu biar menjadi bumbu-bumbu demokrasi saja, menjadi bagian dari diskusi publik,” tuturnya.
