Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hardiknas 2024, Puan Tagih Janji Jokowi Angkat 1 Juta Guru Honorer

Puan mengingatkan kembali janji pemerintah untuk mengangkat setidaknya 1 juta guru honorer menjadi PPPK dalam peringatan Hardiknas 2024.
Hardiknas 2024, Puan Tagih Janji Jokowi Angkat 1 Juta Guru Honorer. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menunjukan jari seusai menggunakan hak suara di tempat pemungutan suara (TPS) 053 Kebagusan, Jakarta, Rabu (14/2/2024). Bisnis/Himawan L Nugraha
Hardiknas 2024, Puan Tagih Janji Jokowi Angkat 1 Juta Guru Honorer. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menunjukan jari seusai menggunakan hak suara di tempat pemungutan suara (TPS) 053 Kebagusan, Jakarta, Rabu (14/2/2024). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kembali janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengangkat setidaknya 1 juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada hari ini, Kamis (2/5/2024).

Puan mempercayai peran guru sangat besar dalam membentuk generasi unggul. Meski demikian, lanjutnya, pemerintah masih punya pekerjaan rumah (PR) untuk meningkatkan kesejahteraan guru.

“Pemerintah masih memiliki PR dalam hal pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang pada tahun 2024 ditargetkan mencapai 1 juta. DPR menantikan komitmen pemerintah mengenai peningkatan kesejahteraan guru,” ujar Puan dalam keterangannya, Kamis (2/5/2024).

Dia berharap agar peringatan Hardiknas 2024 tidak hanya seremoni semata. Puan pun juga mengingatkan bahwa pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata sempurna.

Mantan Menko PMK ini ingin pemerintah mengevaluasi kinerja pelayanan pendidikan. Puan menilai salah satu tantangan terbesar yaitu kesenjangan layanan pendidikan antara daerah perkotaan dengan pedesaan.

Dia mengaku dapat laporan tidak sedikit anak-anak di daerah 3T masih kesulitan mengakses sekolah karena jarak yang jauh atau infrastruktur yang tidak memadai. Kurangnya infrastruktur teknologi di daerah pedalaman juga dinilai menjadi tantangan di dunia pendidikan.

“Menjadi tugas pemerintah untuk memastikan semua anak di Indonesia memperoleh kualitas pendidikan yang sama, yang di dalamnya juga menyangkut mengenai sarana prasarana serta infrastruktur pendukung pendidikan,” ungkap politisi PDIP ini.

Puan turut soroti banyaknya kasus anak yang putus sekolah karena biaya yang masih cenderung tinggi. Selain itu, ihwal berbagai kasus kekerasan di dunia pendidikan yang kerap luput dari perhatian.

Lebih lanjut, Puan meminta pemerintah untuk menambah dukungan bagi pendidikan vokasi agar para lulusan SMK memiliki kesempatan yang sama baiknya untuk memperoleh pekerjaan. Dia melihat banyak muncul pekerjaan informal yang membutuhkan keterampilan non-akademik.

“Pastikan siswa pendidikan vokasi tetap dapat berdaya saing sekalipun tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, bisa melalui program-program pelatihan di berbagai bidang, maupun pendampingan di fase transisi pasca-sekolah,” tutupnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper