Bisnis.com, JAKARTA – Wacana menjadikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemimpin koalisi pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming dinilai sebagai manuver politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Isu itu pertama kali dilontarkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina DPP PSI Grace Natalie. Menurutnya, ada aspirasi bahwa Jokowi dapat menjadi Ketua ‘Barisan Nasional’ koalisi partai pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
"Jadi, supaya menjaga umur partainya ya dia menjaga pak Jokowi berada di kekuasaan. Ya salah satunya usulan itulah," ujarnya Pendiri lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKOPI Hendri Satrio, Jumat (15/3/2024).
PSI kini merupakan partai pendukung pemerintah. Dia memiliki satu kursi jabatan di kabinet yakni wakil menteri. Di sisi lain, PSI juga mengusung pasangan 02 Prabowo-Gibran pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024. Partai tersebut pun mendapuk putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep sebagai ketua umum.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, usulan PSI itu bisa saja terwujud atau tidak. Dia menilai Prabowo harus belajar dari Jokowi dalam hal memastikan stabilitas pemerintahan serta mengunci partai-partai koalisi.
Pangi juga menilai Prabowo, yang kini suranya unggul dari kedua rivalnya, harus belajar dari Jokowi untuk mengondisikan semua partai politik. Hal tersebut kendati kemampuan Jokowi itu dinilai negatif.
Baca Juga
"Misalnya memainkan kartu mati ketua umum partai, sehingga parpol membebek pada kekuasaan. Itu kan soal lain. Tetapi itu fakta bagaimana kasus-kasus hukum [membuat politisi tersander] kemudian ditarik dari lawan politik. Itu juga ilmu-ilmu yang dimiliki Jokowi, tetapi itu negatif menurut saya," tuturnya kepada Bisnis.
Menurut Pangi, kepiawaian itulah yang harus dipelajari Prabowo tanpa harus nantinya Jokowi didapuk sebagai ketua koalisi. "Karena presidennya itu pak Prabowo, jadi saya pikir besok kalau pak Prabowo sudah presiden, jangan-jangan lebih-lebih dari pak Jokowi untuk melancarkan program beliau, tetapi jangan sampai merusak demokrasi," ujarnya.
Sebelumnya, usulan dari PSI itu sempat direspons juga oleh organisasi relawan Jokowi terbesar, Projo.
Ketua Umum Projo, yang juga kini menduduki kursi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi menyebut usulan agar Jokowi memimpin koalisi pemerintahan selanjutnya hanyalah aspirasi.
Budi juga mengeklaim bahwa Jokowi belum menanggapi soal usulan yang disampaikan oleh Grace Natalie itu. Menurutnya, potensi Jokowi memimpin koalisi Prabowo-Gibran bakal menjadi pertimbangan politik sebelum Oktober 2024.
"Itu kan pertimbangan-pertimbangan politik tujuh bulan ke depan. Ini masih lama loh. Masih tujuh bulan loh. Kalian ini terlalu napsu kayaknya. Masih tujuh bulan ke depan, masih banyak yang kita kerjakan," ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
