Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah pada hari ini, Kamis (8/2/2024) menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras guna memastikan kondusifitas Pemilu yang bakal digelar pada 14 Februari 2024.
Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika menyalurkan bantuan pangan di Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Dalam arahannya, kepala negara meminta untuk menunda penyaluran bantuan pangan pada saat masa tenang jelang Pemilu 2024.
“Saya atas nama pemerintah, tentunya Badan Pangan Nasional, memohon maaf kepada saudara-saudara penerima bantuan pangan beras, ini kita hold sementara dulu,” kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, dalam keterangan resmi, Kamis (8/2/2024).
Arief menuturkan, penundaan penyaluran akan berlangsung sampai 14 Februari 2024. Bantuan akan kembali disalurkan pada 15 Februari 2024.
Di sisi lain, dia menepis sejumlah tudingan yang menyebut bantuan pangan dipolitisasi. Arief menegaskan, program bantuan pangan berupa beras ini merupakan program yang telah disiapkan cukup lama dan telah disalurkan jauh sebelum Pemilu akan dilangsungkan.
“Kita mau sampaikan bahwa tidak ada politisasi dalam bantuan pangan beras pemerintah ini kepada 22 juta keluarga penerima manfaat, sehingga nanti pada waktunya mencoblos memang tidak terkait antara bantuan pangan dengan Pemilu,” tegasnya.
Baca Juga
Meski program bantuan pangan dihentikan untuk sementara waktu, Arief memastikan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tetap berjalan seperti biasanya. Tujuannya, memastikan stok beras terseda di semua lini pasar mengingat kebutuhan beras dalam 1 bulan mencapai 2,6 juta ton.
Dengan demikian, lanjut Arief, pengiriman stok cadangan beras pemerintah atau cbp ke Pasar Induk Beras Cipinang, ke pasar-pasar, ke ritel modern, tidak boleh berhenti.
Kemudian, terkait informasi viral yang sempat beredar beberapa waktu lalu mengenai beras SPHP yang ditempeli atribut paslon tertentu, Arief menegaskan bahwa beras SPHP bukan merupakan beras gratis melainkan beras yang dapat dibeli dimana pun.
Selain itu, dia memastikan beras yang keluar dari gudang Bulog tidak mungkin ditempeli dengan atribut paslon tertentu.
“SPHP itu target penyaluran di tahun ini 1,2 juta ton dan dalam kemasannya memuat logo Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog, sehingga masyarakat secara luas juga bisa saling mengawasi, bahwa beras ini adalah beras pemerintah,” jelasnya.
