Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) mendeklarasikan sikap atas situasi politik Indonesia menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Ketua Dewan Guru Besar UI Prof Harkristuti Harkrisnowo menegaskan bahwa Indonesia sudah kehilangan kemudi akibat kecurangan dan perebutan kekuasaan.
"Negeri kami nampak kehilangan kemudi, akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil etika, menggerus keluhuran budaya dan moral bangsa. Kami warga dan alumni UI prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi," katanya, di depan awak media, Jumat (2/2/2024).
Menurutnya, yang terjadi saat ini telah hilang etika bernegara dan bermasyarakat terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan serta merampas asas keadilan pada kelompok-kelompok miskin terhadap berbagai hak yang berkaitan dengan kelayakan hidup.
Dia mengatakan bahwa sudah geram dengan tindakan para elit politik yang mengingkari sumpah jabatan, untuk menumpuk harta pribadi.
"Kami resah dan sekaligus geram atas tindak para pejabat, elit politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, menumpuk kekuasaan, membiarkan negara tanpa pengelola dan digerus korupsi yang memuncak menjelang Pemilu," ucapnya.
Baca Juga
Dia mengungkap empat poin sikap dari UI dan mengajak seluruh warga Indonesia untuk segera melawan kecurangan demokrasi.
Adapun dia menjelaskan yang pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi.
Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi tanpa ketakutan berlangsung secara jujur dan adil.
Ketiga, menuntut agar semua Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu pasangan calon (paslon).
Terakhir, keempat, menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing.
Tak hanya civitas akademika, Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) telah lebih dulu menyatakan komitmen untuk mengawal seluruh jalannya proses Pemilu 2024.
Forum Pemred melihat banyak hal yang mengejutkan publik, terutama dalam penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum (KPK, Kejaksaan Agung, Polri, dan Mahkamah Konstitusi/MK) dan juga dalam menjalankan etika-etika demokrasi, terutama yang dilakukan Presiden, para menteri, dan juga para ketua umum partai politik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan goncangan dan ketidakstabilan politik dan keamanan serta perekonomian nasional.
Kepada Jokowi, Forum Pemred meminta untuk fokus dan berkomitmen menjaga stabilitas politik dan keamanan, ekonomi serta sosial kemasyarakatan sampai berakhirnya masa kerja pemerintahan pada Oktober 2024. Selain itu, Kepala Negara juga diminta melakukan konsolidasi nasional, agar kehidupan bernegara kembali normal dan kualitas demokrasi Indonesia makin membaik.
Jokowi juga diharapkan menjaga integritas dan netralitas terhadap semua calon kontestan pemilu, menghindari potensi konflik kepentingan (conflict of interest), berlaku adil dan mengayomi semua peserta pemilu, khususnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dan menghentikan manuver dalam upaya memenangkan salah satu calon, demi suksesnya pelaksanaan Pemilu 2024 yang jujur, adil, bebas dan rahasia.
